| Tidak Semua Kades Aksi Tutup Gate Benete |
 |
 |
 |
| Oleh Usep Syarif |
| Sabtu, 29 Januari 2011 21:54 |
 Mataram, Tambangnews.Com – Aksi Forum Kemunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diindikasi tidak diikuti seluruh kepala desa. Buktinya, beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Sekongkang mengaku tidak ikut-ikutan aksi di gate Benete beberapa waktu lalu.“Kami sudah faham dengan aksi yang dilakukan makanya kami tidak mau ikut-ikutan demo seperti mereka karna di balik semua itu kami belum faham apa tujuannya,” ungkap salah seorang kepala desa di wilayah Kecamatan Sekongkang yang berhasil dihubungi via ponselnya nomor 08123707xxxx. Menurut Kades, kepala desa se Kecamatan Sekongkang kebanyakan tidak mau ikut andil dalam aksi yang dilakukan FK2D. Alasannya, aksi yang dilakukan di gate Benete melanggar hak-hak orang lain, khususnya para karyawan yang tidak ada lain kebanyakan orang KSB. “Kalau untuk urusan demo, dari dulu kami sudah sering demo dan bukan hanya di KSB, melainkan di luar daerah.” ungkap Kades. Sementara beberapa orang warga masih mempertanyakan apakah benar jika divestasi 7 persen saham bisa dimiliki setiap desa akan memperoleh dana Rp1 miliar tanpa adanya hitam di atas putih alias Memorandum of Understanding (MoU) yang jelas. “Tahu sendirilah jaman sekarang kalau tidak ada perjanjian hitam di atas putih sulit untuk menagihnya. Seharusnya kalau memang ada janji akan diberi satu miliar rupiah per desa per tahun jika divestasi tujuh persen saham dimiliki, dituangkan dalam sebuah perjanjian, bila perlu di depan notaris agar jelas dan bukan hanya janji belaka,” ungkap sumber. Bagaimana dengan hasil pertemuan perwakilan massa aksi dengan pihak manajemen PT. NNT, apakah ada jaminan baha divestasi 7 persen saham PT. NNT akan dapat dimiliki KSB, beberapa sumber mengatakan bahwa semua itu belum ada jaminan yang pasti, karena yang menentukan adalah PT. NNT di pusat. Seperti pernyataan tokoh KSB yang juga ahli hukum, Agusfian Wahab yang menyarankan agar Pemerintah KSB dapat memberikan pencerahan Kades dan masyarakat dengan jelas dan tepat. Dimana yang harus ditekan adalah pusat, baik pemerintah pusat maupun perusahaan yang berkantor di pusat Jakarta. Namun demikian, salah seorang warga Kecamatan Sekongkang berharap agar divestasi 7 persen saham bisa menjadi milik KSB. Alasannya, lebih baik jika saham dimiliki daerah ketimbang pihak luar walaupun pemerintah pusat, karena ke depan, paling tidak dari hasil kelebihan perolehan deviden, akan diupayakan untuk reklamasi lahan di luar reklamasi sebagai kewajiban perusahaan. “Tujuh persen saham harus jadi milik KSB, itu harga mati,” tandasnya.(sn-02) 
|
Please remember that vintage link:htt...
Thanks for your great post. I gonna b...
Nice post and Here,you can find all&n...
mnptpdrj http://paydayloansjjj.ca/ pa...
aqoqgqn http://paydayloansltv.com/ qu...