Pertamina Yakinkan Pasokan Solar di Benoa Bali Cukup

Jumat, 10 Februari 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Administrator

Selasa, 09 Juni 2009 21:19

Jakarta, Tambangnews.com.- Berkaitan dengan pemberitaan di beberapa media massa mengenai kesulitan BBM nelayan di Bali, Pertamina menyatakan bahwa tidak ada pembatasan BBM dari Pertamina.

"Stok BBM di Pertamina di Terminal Transit Utama (TTU) Manggis dan Depot Sanggaran, Bali, yang merupakan supply point utama BBM Pertamina untuk wilayah Bali, tersedia dalam jumlah yang cukup. Hari ini, di Depot Sanggaran tersedia stok sebanyak 2,5 juta liter solar, sedangkan di TTU Manggis tersedia stok sebanyak 31 juta liter solar." Jelas Vice President Communications PT Pertamina (Persero) Anang Rizkani Noor dalam siaran persnya.

Ditambahkannya jumlah stok ini sangat cukup untuk melayani konsumen yang dilayaninya, yaitu di wilayah Bali. Untuk diketahui, Pertamina menjalankan aktifitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini, ketentuan yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan. Peraturan tersebut disampaikan melalui surat edaran dari Menteri Kelautan dan Perikanan No. B.70/MEN.KP/II/2009 tanggal 11 Februari 2009. Yang diperbolehkan mendapatkan BBM bersubsidi adalah kapal buatan Indonesia. Peraturan tersebut merupakan tambahan dari peraturan yang sebelumnya sudah berlaku, yaitu kapal yang boleh menggunakan BBM subsidi adalah kapat berkapasitas maksimal 30 GT (Gross Tonage), dengan kebutuhan maksimal BBM 25 KL/ bulan.

Untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi, pembeli harus memiliki dokumen-dokumen dari Istansi berwenang untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan.

Selain BBM bersubsidi, Pertamina juga menjual BBM non subsidi yang dijual dengan harga keekonomian. Harga solar bersubsidi saat ini adalah Rp. 4.500,-, sedangkan harga solar non subsidi harga di Bali saat adalah sekitar Rp. 5.000,- (sesuai harga pasar). Konsumen BBM non subsidi ini adalah konsumen yang tidak berhak untuk mendapat subsidi, misalnya industri dan kapal dengan spesifikasi tertentu.

"Jika tidak dilengkapi dengan dokumen yang diperlukan, kebutuhan BBM dapat dipenuhi dengan BBM non subsidi, yang dapat dibeli tanpa membutuhkan dokumen-dokumen tersebut." jelas Anang.

Ditambahkannya pada hari Senin, 8 Juni 2009 telah dilaksanakan rapat koordinasi antara ATLI (Asosiasi Tuna Long Line Indonesia), Pertamina, BPH Migas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bali, Kepala ADPEL Benoa, Polairud dan KP3 Laut untuk masalah pasokan BBM untuk nelayan ini. Masing-masing pihak telah menyepakati bersama untuk mempermudah pelayanan kepada Perikanan Benoa. (tn02)