Soal Retribusi Tambang dan Perusda, Komisi II Terbang Ke Kampar Kepulauan Riau

Jumat, 18 Mei 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Administrator

Rabu, 09 Februari 2011 21:03

Sumbawa Besar, Tambangnews.com.- Dalam waktu dekat komisi II DPRD Sumbawa akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kampar – Kep. Riau, guna meninjau langsung pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh khususnya Perusahaan Daerah (Perusda) oleh pemerintah setempat. Selain itu, kunker tersebut dihajatkan mencari referensi guna melakukan refiew terhadap pengelolaan retriubusi bidang pertambangan.

“Baru-baru ini, Bupati Kampar mendapat penghargaan dari presiden RI sebagai kabupaten terbaik se-Indonesia dalam pengelolaan BUMD,” kata Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, L.Budi Suryata, SP., kepada wartawan diruang kerjanya, Rabu (9/02/2011).

Menurutnya, tidak ada progress signifikan yang dialami oleh Perusda Sumbawa selama ini. Dari data yang ada, Perusda Sumbawa terus-menerus mengalami kerugian. Bahkan informasi terakhir yang diperolah, Perusda berhutan kepada pihak ke III sekitar Rp 600 juta rupiah. “Dengan kondisi ini, kami menyimpulkan ada yang salah dengan pengelolaan manajemen Perusda Sumbawa. Itu yang menjadi salah satu alas an kami bertolak ke Kabupaten Kampar,” katanya.

Budi sapaan akrabnya menilai, terjadi kevakuman di dalam Perusda Sumbawa sehingga tidak mampu berbuat banyak, apalagi memberikan kontribusi bagi permeintah daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Disana kita akan coba mencari dasar-dasar, ciri atau model yang refresentatif dalam pengelolaan ataupun menejemen bagi Perusda,” ujarnya, sembari mengatakan, akan melakukan “Amputasi” terhadap menejemen perusda yang dulu, sebelum dilakukan pembenahan ulang nantinya, agar lebih kompetitif.

Salama ini katanya, banyak sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya mampu dioptimalkan dan di backup oleh perusda untuk menghasilkan profit. Namun, peluang-peluang tersebut tidak mampu direspon oleh perusda.

“Persoalan Perusda sekarang ini, bukan persoalan hutang. Namun lebih kepada persoalan manajemen. Nantinya, kami juga mencoba menyusun perda inisiati tentang Perusda,” ujar Budi.

Diungkapkan, selain berkaitan dengan perusda, Komisi II juga akan mencari referensi tentang izin usaha pertambangan khususnya tentang penarikan tertribusi yang akan diberlakukan. “Penarikan retribusi pertambangan di Kabupaten Sumbawa saat ini kami nilai masih sangat minim. Sedangkan daerah-daerah lain ada yang mencapai Rp 300 ribu-an,” ujarnya.

Ditegaskannya, sejauh ini belum ada bayangan pemberlakukan kanaikan retribusi pertambangan. Namun, penerapan retribusi tersebut nantinya akan disesuaikan dan saling menguntungkan bagi semua pihak.(el)