Rencana Kerahkan Rakyat Ke Jakarta, SBCW Pertanyakan Fungsi DPRD KSB

Jumat, 18 Mei 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Administrator

Senin, 21 Februari 2011 13:42

Taliwang, Tambangnews.com.- Keberadaan lembaga politik dan pemerintahan seperti DPR RI, DPD RI DPRD dan Bupati/Wakil Bupati terutama DPRD di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dipertanyakan oleh Sumbawa Barat Corruption watch (SBCW).

Direktur SBCW kepada Tambangnews.com, Senin (21/02/2011) mempertanyakan peran dan fungsi dari lembaga tersebut untuk menyampaikan aspirasi rakyat, pasalnya kondisi di KSB saat ini justru Bupati dan DPRD KSB yang menggalang kekuatan rakyat untuk melakukan aksi di Jakarta.

"Sangat terlihat peran DPRD KSB yang mandul dan justru membiarkan rencana Pemda KSB melakukan mobilisasi massa ke Jakarta untuk menuntut saham divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) sebesar 7%." terang Masadi.

Seharusnya DPRD KSB mengambil peran inisitif bertemu dengan DPD dan Komisi terkait di DPR RI untuk meneruskan aspirasi rakyat KSB, sehingga jangan rakyat yang dibenturkan dengan pemerintah pusat.

"DPRD juga harus ikut bertanggungjawab kepada rakyat dengan peran dan fungsi yang mereka miliki demi menjaga kondusifitas KSB." jelas Masadi.

Masadi menceritakan saat ini beberapa oknum dari Pemda dan DPRD KSB sedang menggalang kekuatan rakyat dengan kedok sosialisasi dan silaturrahmi serta penggalangan coin untuk menuntut Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

"Penggalangan ini sudah dilakukan dibeberapa kecamatan, dengan target rakyat mau berangkat ke Jakarta menuntut Tritura tersebut." terangnya.

Masadi menilai dengan kondisi seperti ini terlihat jelas DPRD KSB tidak mempunyai kemampuan lobi ketingkat pusat, "Mereka justru bertameng pada kekuatan rakyat padahal mereka dipilih atas nama rakyat, kalau seperti itu untuk apa ada lembaga DPRD?" tanya Masadi seraya menegaskan bubarkan saja DPRD dan biarkan rakyat menentukan keputusannya dalam bentuk parlemen jalanan.(sn01)