SK Bupati 148A Diharapkan Dihentikan Pelaksanaannya

Jumat, 18 Mei 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Administrator

Senin, 28 Maret 2011 11:47

Mataram, Tambangnews.Com - Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nomor 148 A tentang penghentian sementara kegiatan pertambangan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) di Batu Hijau, sebaiknya dihentikan sementara juga penerapan/pelaksanaannya hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian disampaikan Sekretaris DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga Sekretaris Pimpinan Daerah (PD) Serikat Pekerja (SP) Kimia, Energi dan Pertambangan (KEP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Usep Syarif Hidayat, S.H. melalui siaran persnya.

Menurut Usep yang akrab disapa Asep alias Akang, SK nomor 148 A tersebut jika dilaksanakan sudah barang tentu akan berdampak yang sangat tidak kondusif bagi kenyamanan pekerja karena secara otomatis para pekerja akan kehilangan mata pencaharian.

"Jika terjadi penutupan sementara, bukan saja akan berdampak pada pekerja PT. NNT, melainkan berdampak luas bagi pekerja lain, termasuk sub kontraktor PT. NNT dan juga akan berdampak luas pada sector riil ekonomi masyarakat. Jadi jangan hanya disikapi bahwa jika ditutup operasional tambang hanya akan berdampak pada pekerja, melainkan akan berdampak pula pada roda perekonomian masyarakat," tegas Akang.

Namun Usep juga mengaku tidak ingin ikut campur atau membuat statemen yang dapat memperkeruh suasana yang tengah "panas" karena tidak diperolehnya 7 persen saham PT. NNT. "Jika masih ada jalan lain, mengapa tidak menempuh cara-cara lain yang lebih arif sehingga tidak ada yang dirugikan dalam persoalan ini," harapnya.

Dikatakan Akang, hingga saat ini selaku pengurus di tingkat provinsi, dirinya mengaku bahwa pekerja khususnya masih membutuhkan pekerjaan, apalagi dalam waktu dekat mendekati kelulusan sekolah yang sudah barang tentu akan banyak membutuhkan biaya. "Saya yakin untuk menyelesaikan persoalan ini masih ada cara-cara lain yang lebih elegan dan terhormat di mata siapapun," ucapnya.

Akang mengatakan, pihaknya seperti yang sudah-sudah siap turut serta mendesak pemerintah pusat agar mau menyerahkan 7 persen saham ke Pemda, apalagi pengurus SPSI di pusat sendiri selain banyak yang menjadi anggota DPR RI, ada beberapa pengurus pusat yang memiliki kedekatan serta kemampuan untuk melakukan pressure terhadap persoalan ini.

"Ya tidak perlu kami buka, namun banyak yang sudah dilakukan oleh pengurus SPSI Provinsi NTB yang selanjutnya untuk kemaslahatan masyarakat," cetus Akang.(sn-02)