Realisasi Saham 7 Persen, Pemda Harus Bersama Pempus

Jumat, 18 Mei 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Dian Kurniawan

Kamis, 28 April 2011 17:26

Taliwang KSB, Tambangnews.Com - Proses akuisisi saham 7 % PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) untuk kedua kalinya diperpanjang, kali ini batas waktunya hingga 18 mei 2011 mendatang. Dalam rentan waktu itu, tidak sedikit yang menyarankan pihak pemerintah daerah yang tergabung dalam konsorsium (Pemda Provinsi NTB, KSB dan KS) menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat untuk kepemilikan bersama saham tersebut dengan mengesampingkan pihak swasta nasional.

Ketua komisi II DPRD KSB, M Syahril 'Dea Naga' Amin, menyikapi perkembangan divestasi PTNNT menjelaskankan, pemerintah pusat melalui PIP (Pusat Investasi Pemerintah) sedang melakukan proses penanda tanganan pembelian saham 7 tersebut. Namun sejauh ini, belum seratus persen terealisasi karena terkendala dengan persoalan kesepakatan harga dari kedua belah pihak.

''Belum ada kesepakatan harga makanya, akuisisi saham 7 persen antara PIP dan Newmont menjadi molor,"ujar M. Syahril 'Dea Naga' Amin.

Diakui Sahril, bahwa pemerintah pusat tampaknya sangat serius ingin mendapatkan 7 persen saham terakhir Newmont yang dilepas tahun 2010. Agar Pemerintah KSB tidak kecolongan sebaiknya disarankan Sahril, pemerintah daerah bisa mengambil langkah brilian dengan mendatangi pemerintah pusat agar saham tersebut bisa diberikan juga kepada pemerintah daerah.

" Akan lebih menguntungkan jika pemerintah daerah berbagi saham 7 persen dengan pemerintah pusat, karena skema pembagian deviden bisa saja 50-50 tidak 75-25 seperti skema pembagian antara Titan Metal dengan Pemerintah daerah,"gambaran Syahril sembari mengaku lebih mendukung langkah Pemda untuk merangkul Pempus dalam akuisisi saham 7 %.

Disisi lain Sahril mengaku sangat sependapat dengan pernyataan pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu. Seperti yang terlansir disalah satu media nasional, dikutip media Indonesia Akan sangat bermanfaat besar bagi rakyat, pusat, dan daerah, apabila saham itu dapat diperoleh tanpa melibatkan swasta nasional. (ian)