|
Ketua SBCW dukung Upaya Pemda KSB dan Provinsi Perjuangkan Saham 7 Persen |
 |
 |
 |
|
Oleh Dian Kurniawan
|
|
Selasa, 10 Mei 2011 09:01 |
Taliwang KSB, Tambangnews.com- Pasca Pemerintah Pusat (Pempus) merealisasikan kepemilikan saham 7 % Newmont yang terakhir dilepas tahun 2010, melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yaitu sebuah layanan umum yang berada dibawah naungan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Jum'at (6/5/2011) lalu, praktis menimbulkan sejumlah reaksi yang cukup hangat dari element masyarakat khususnya di Kabuapaten yang dikenal lekat mengusung sebuah peradaban Fitrah (KSB).
Sebagai daerah penghasil sumber kekayaan alam, Pemerintah Daerah KSB bahkan seluruh masyarakatnya dipastikan sangat kecewa dengan kebijakan Pusat yang terkesan mengindahkan keinginan daerah dalam mewujudkan kepemilikan saham 7 % itu. Bentuk kekecewaan digambarkan langsung ketua Sumbawa Barat Coruption Watch (SBCW), Masadi H Jafar.
Dalam keterangan Pers yang diterima SumbawaNews.Com, secara pribadi diakui Masadi, dirinya sangat mendukung penuh pemerintah daerah dan Pemprov yang terus berupaya memperjuangkan saham 7 % itu. Namun sangat disesalkan proses merealisasikan saham yang dilakukan Pemerintah Daerah dinilai banyak kekeliruannya. Salah satunya disebutkan Masadi, adalah kebijakan untuk mengandeng PT Titan Metal yang tidak lain adalah perusahaan milik Bakrie Group.
Seharusnya menurut Masadi, dalam divestasi saham 7 %, Pemda KSB belajar dari pengalaman saham 24 %, yg mana KSB yang berada dalam konsorsium DMB telah memilih Multi Capital sebagai Join Venture. Akibatnya, hingga kini deviden (keuntungan) atas kepemilikan saham 24 % itu belum dapat dinikmati seluruh masyarakat Sumbawa Barat.
Demi mewujudkan kepemilikan saham 7 %, Masadi, menyarankan Pemda KSB segera menemukan strategi baru. ''Diplomasi harus terus menerus dilakukan dengan pemerintah pusat. Karena tidak menutup kemungkinan nantinya, pempus akan bersikap lain dalam persoalan ini,''ujar Masadi seraya mengingatkan Pemda bahwa untuk memperjuangkan saham itu tidak serta merta rakyat dikorbankan untuk kegiatan aksi.
''Masih banyak kok cara lain sebgai upaya loby dengan pemerintah pusat. Tidak perlulah mengorbankan rakyat untuk aksi apalagi mengikut sertakan seluruh aparatur birokrasi pemerintah (PNS), karena jelas nantinya daerah juga yang akan dirugikan. (ian)
|
.
Please remember that vintage link:htt...
Thanks for your great post. I gonna b...
Nice post and Here,you can find all&n...
mnptpdrj http://paydayloansjjj.ca/ pa...
aqoqgqn http://paydayloansltv.com/ qu...