|
DPRD Minta 20 Perusahaan Pemegang IUP Serahkan RKAB-nya |
 |
 |
 |
|
Oleh Alwan Hidayat
|
|
Selasa, 10 Januari 2012 08:54 |
Sumbawa Besar, Tambangnews. Com.- Pertemuan DPRD, Pemda Sumbawa bersama 20 perusahan tambang pemegang IUP dikabupaten Sumbawa DPRD tekankan untuk segera menyerahkan rencana kegiatan anggaran belanja (RKAB) perusahaannya dan kepada pemerintah daerah agar membuat Master plan / desain strategi pembangunan daerah.
Kedua jenis pekerjaan tersebut yakni meminta RKAB ke perusahaan pemegang IUP dan sekaligus membuat master plan rencana pembangunan sebenarnya menjadi tangungjawab pemerintah melalui dinas tekhnis. Namun karena pihak DPRD bosan menjadi bulan bulanan masa yang berdemo dari berbagai wilayah untuk menuntut transpransi terhadap keberadaan tambang baik masalah penerimaan tenaga kerja dan kemana sasaran dana yang selama ini dikeluarkan oleh perusahaan baik dalam bentuk dana komunity depelopment (komdev) dan dana corvorate social responsibility (CSR) sehingga dalam pertemuan hearing yang dilaksanakan senin, (09/01) kemaring memang dihajatkan untuk hal tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa H. Farhan Bulkiya, Sp yang memimpin pertemuan tersebut, mengatakan bahwa sebenarnya RKAB merupakan kewajiban bagi setiap perusahan pemegang IUP menyerahkan kepada pemerintah dalam hal ini DPRD dan Bupati selaku pemerintah daerah. Hal tersebut untuk mengetahui rencana keseriusan kegiatan setiap perusahan karena didalamnya terdapat secara detail masalah besaran dan sasaran penggunaan dana, terang Farhan. Selain itu lanjutnya, dengan diserahkannya RKAB kepada pemerintah daerah maka pemerintah nantinya dapat memahami sejauhmana tingkat keseriusan stiap perusahaan pemegang IUP yang ada serta sudah pada level mana perusahan menjalankan misi IUP tersebut, jelasnya.
Semenatara itu, wakil ketua komisi II Pintra Rino, mengatakan, bahwa jika dari awal RKAB tesebut diserahkan kepada pihaknya oleh pemegang IUP maka tingkat resistensi masyarakat terhadap tambang dapat ditekan. Oleh karena itu Don Pito demikian akrab disapa politisi Partai Amanat Nasional tersebut menekankan agar para perusahaan pemegang IUP untuk segera menyerahkan RKAB-nya sehingga tidak ada lagi pertanyaan miring dari masyarakat terhadap DPR akibat dari kelalaian perusahaan itu sendiri, cecarnya. “DPR selalu menjadi sasaran amukan massa padahal biyang persoalannya perusahaan itu sendiri," sebut Pito.
Selain itu wakil ketua DPRD Sumbawa H. Mustami H. Hamzah, B.Sc, SH, meminta kepada dinas pertambagan untuk segera membuat master plan terkait dengan rencana pembangunan daerah dengan harapan dapat diberikan kepada para perusahaan dari sekarang sebagai bentuk tanggungjawabnya bagi pembangunan daerah jelasnya.
Didaerah lain lanjut Tami demikian akrab ia disapa, 10 tahun tambang berjalan laju pembangunannya sangat maju, ya! Karena pemerintahnya kerja cerdas dengan mengajukan master plan pembangunan daerahnya, dan kenapa pola tersebut kita tidak adopsi, jelasnya.
Sementara itu ketua asosiasi tambang NTB Alamsyah, mengatakan bahwa selama ini asosiasi berhubungan dengan Bupati untuk berkoordinasi termasuk mempersentasikan rencana besar setiap perusahaan dan tidak pernah menyebutkan tentang pentingnya RKAB sehngga perusahaan tidak menyampaikan. Namun sekarang demi untuk kelancaran infestasi lanjut Alam, maka pihaknya selaku ketua asosiasi akan membantu pemerintah untuk menyegerahkan penyerahan RKAB tersebut. (alh).
|
Please remember that vintage link:htt...
Thanks for your great post. I gonna b...
Nice post and Here,you can find all&n...
mnptpdrj http://paydayloansjjj.ca/ pa...
aqoqgqn http://paydayloansltv.com/ qu...