Pembelian Saham oleh Pihak Ketiga Perlu Pengkajian Kritis

Jumat, 18 Mei 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Usep Syarif

Minggu, 02 Agustus 2009 19:53

Mataram, Tambangnews.com.- Proses pembelian saham oleh pihak ketiga, yaitu PT. DMG menuai tanda tanya besar berbagai kalangan. Sekretaris Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI)-KSPSI yang juga Sekretaris DPD KSPSI NTB, Usep Syarif H, SH memberikan gambaran terhadap persoalan tersebut.
Dikatakannya, bila hanya membeli saham 10 % saja, maka kita hanya mendapatkan perhitungan rugi/laba setiap tahun dari perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas.
“Tapi bila kita diberikan kesempatan untuk mendivestasi saham yang 10 %, maka kita harus mendapat; golden share, deviden setiap tahun, cd/crd setiap tahun, pembuatan smelter untuk lapangan kerja baru dari dampak pertambangan emas bagi daerah,” jelas Usep.
Karena kita yang meredivestasi kepada pihak ketiga, sambung Usep, tidak seperti yang dilakukan sekarang oleh Gubernur NTB, maka yang harus diperoleh bisa jadi hilang. Sehingga persoalan tersebut perlu mendapat pengkajian kritis lebih mendalam dari berbagai pihak.
Pertanyaan paling mudah, tambah Usep yang akrab disapa Asep, siapa yang nantinya menggaji orang-orang (PNS) yang duduk di PT. DMB itu? “Kalau bukan daerah tidak boleh, dan PT. DMB sendiri tidak mungkin karena perusahaan tersebut adalah lembaga progit (swasta), sedangkan orang-orang yang akan duduk adalah PNS,” tegasnya penuh tanda tanya sambil menambahkan apakah PNS boleh menjadi pengusaha.
Sementara salah seorang anggota DPRD NTB, Lalu Ali Yudia, S.Ip menyayangkan proses yang saat ini tengah berjalan. Persoalannya ada kesan terlalu banyak kepentingan. “Mendingan bubarkan saja Newmont,” tegasnya.
Dikatakan Ali Yudia, lebih baik pengelolaan tambang oleh rakyat. Salah satu bukti tambang rakyat di Sekotong yang hasilnya banyak manfaat untuk rakyat. Dalam 50 blek tanah saja bisa diperoleh 7 gram emas dengan tanpa ada persoalan lain.(sn-02)