Persoalan Divestasi Telah Terjadi Pembodohan Terhadap Rakyat

Jumat, 18 Mei 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Usep Syarif

Minggu, 02 Agustus 2009 19:54

Mataram, Tambangnews.Com.- Desakan salah seorang anggota DPR RI Dapil NTB, H. Mesir Suryadi, SH yang meminta untuk melakukan sidang istimewa di DPRD NTB, DPRD Sumbawa dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terkait proses divestasi saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) harus disikapi dengan tetap mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Demikian disampaikan Ketua Komite Penyelamat Kekayaan Daerah (KPK-D) KSB, M. Sahril Amin Dea Naga.
“KPK-D mendukung sepenuhnya pernyataan Bapak Mesir Suryadi (Lombok Post, 31 Juli 2009) yang mendesak 3 (tiga) DPRD mengadakan sidang istimewa karena Gubernur NTB, Bupati Sumbawa dan Bupati KSB melakukan proses Memorandum of Understanding (MoU) pembelian saham PT. NNTY senilai Rp4,1 Triliun tidak melibatkan dan mendapat persetujuan DPRD nya masing-masing,” tegas Sahril Amin Dea Naga yang juga dewan terpilih DPRD KSB dari Partai Persatuan Daerah (PPD) periode 2009 – 2014.
Dikatakan Sahril Amin yang juga Ketua Pimpinan Daerah (PD) Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI) – KSPSI NTB, pola ketertutupan ketiga kepala daerah tersebut menjadi suatu yang menurut pengamatannya sangat ironis di tengah giat-giatnya pemerintah melalui UU Keterbukkan Informasi Publik yang telah disyahkan DPR RI.
“Ini sesuatu yang harus distop kecenderungan kepala daerah menjadi raja kecil di daerahnya masing-masing. Gubernur NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mustinya memberi contoh yang baik dalam sistem manajerial pemerintahan, bukannya ikut-ikutan melakukan hal-hal yang sama. Padahal banyak sekali rule of game (aturan main) yang ada saat ini, menunjukkan bahwa proses divestasi saham ini adalah illegal dan berisiko ke depan bagi pemasukan asset daerah NTB, KSB dan Kabupaten Sumbawa (KS),” kata Ketua PD SPMI-KSPSI NTB, Sahril Amin.
KPK-D, lanjut Sahril Amin, tetap pada opsi dimana skema 4-4-2 harus dirubah demi penghargaan kepada KSB (pemilik lahan tambang) PT. NNT. Karena skema tersebut sangat jelas merugikan KSB dan melecehkan rakyat serta masyarakat sekaligus trik-trik pembodohan yang dikemas kepentingan pribadi serta menjurus kepada syahwat kekuasaan absolute dengan mengabaikan ornament demokrasi modern saat ini yang mengedepankan aturan-aturan yang telah disepakati oleh para pembuat aturan di semua tingkatan pemerintah.
“Persoalan disvestasi saham PT. NNT akan menjadi illegal dan PT. NNT harus mengamati proses di internal eksekutif dan legislative daerah, sehingga nantinya case ini tidak menjadi persoalan hokum di kemudian hari dan dapat merembet jauh kepada hal-hal sekiranya akan mengarah kepada situasi yang tidak kondusif dalam melepas sahamnya kepada calon pembeli,” tegas Sahril Amin.
Masih dikatakan Ketua KPK-D KSB, M. Sahril AMin, memang sesuatu yang belum terjadi akan membuat kita tidak antisipatif terhadap persoalan rule of game and law enforcement itu sendiri. “Tetapi semangat meraih saham PT. NNT seharusnya dilakukan dengan transparan dan sesuai janji-janji politik yang pernah diikrarkan Gubernur NTB ketika debat Cagub/Cawagub di TV One sewaktu akan dipilih rakyat,” ungkapnya.
Sahril menduga, telah terjadi pembodohan terhadap masyarakat dan countempt of parlement harus diakhiri di alam proses demokratisasi yang berkembang saat ini. “Zaman Orba telah berlalu dan zaman reformasi terus bergulir. Jangan gunakan gaya-gaya pada saat Orba,” tandasnya.(sn-02)