Batal Aksi ke PT. NNT Bukan Karena Dibayar

Jumat, 18 Mei 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Usep Syarif

Senin, 05 Oktober 2009 06:37

Mataram, Tambangnews.Com - Gerakan aksi damai yang dilakukan Koalisi Masyarakat KSB Bersatu ke PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) 1 Oktober 2009 lalu berdasarkan surat ijin yang diberikan Polres Sumbawa Barat selama tiga hari sejak tanggal 1 s/d 3 Oktober 2009 yang berakhir dengan diplomasi bersama manajemen PT NNT seharusnya dihargai positif seluruh elemen masyarakat KSB, sebab aksi tersebut sebagai tuntutan yang fakta dan bukan tidak mendasar atas kecurangan PT. NNT dalam penjualan scrap/limbah milik perusahaan amerika tersebut.
Demikian press release yang disampaikan koordinator Koalisi Masyarakat KSB Bersatu, Edy Miun Mulyono, Minggu (4/10).
Ditegaskan Edy, tuntutan agar PT. NNT dapat membuka secara transparan terkait penjualan scrap sampai pada proses tender penjualan scrap untuk tahun 2009 tersebut memiliki pembuktian yang mampu dipertanggungjawabkan. Dengan tidak dibukanya akses daerah dalam partisipasinya atas potensial scrap, menjadi landasan utama aksi terjadi, termasuk menuntut PT. NNT agar scrap dikelola daerah sebab sudah saatnya daerah memanfaatkan dan mengelola secara mandiri limbah tersebut sebagaimana tambang-tambang lain di Indonesia.
“Contoh PT. Freeport di Timika, daerah diberikan akses mengelola limbah perusahaannya, termasuk memberikan akses empat suku setempat sebagai pemberdayaan bagi masyarakat di Timika. Lantas kenapa rakyat KSB tidak memperjuangkan ini sementara keberadaan limbah adalah sampah tambang yang dapat menghasilkan PAD sangat signifikan dibiarkan,” ungkap Edy.
Dijelaskan Edy, pihaknya memang menuntut limbah, bukan meminta emas, tembaga maupun produksi lain tambang. “Kami hanya meminta kotoran/limbah dari hasil tambang perusahaan tersebut untuk dapat dikelola daerah dengan mewujudkan peningkatan PAD dan kesejahteraan rakyat KSB dan bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Masih menurut Edy, jika PT. NNT terus menjual limbah/scrapnya, maka rakyat KSB akan terus dibohongi oleh penjualan limbah tersebut. Selain itu, rakyat KSB berhak menuntut agar scrap dikelola oleh daerah, selama aturan hukum secara tegas memberikan ruang kepada pemerintah untuk dapat mengelola atau menghibahkan scrap milik perusahaan untuk memenuhi efisiensi pajak import barang seperti diatur dalam Kepmen Keuangan nomor 163/PMK-04/2007 adalah tuntutan yang harus mampu diwujudkan PT. NNT.
“Selain itu hibah scrap ini justru akan meringankan PT. NNT atas beban pajak yang dikenakan pemerintah jika barang bekas/limbah milik perusahaan masih terus dipertahankan perusahaan. Inilah alasan kenapa hibahkan scrap tersebut harus diwujudkan kepada daerah, ini tidak lain agar daerah mendapat pendapatan lebih dari keberadaan tambang tersebut seperti yang kami perjuangkan agar angka 18 miliar dari hasil penjualan scrap senilai 12 ton dapat disetorkan kepada APBD KSB melalui penawaran tertinggi oleh Perusahaan Daerah KSB,” kata Edy.
Selain itu, lanjut Edy, pihaknya menolak hasil penjualan yang diberikan kepada PT. Barakah Plan yang hanya menyetorkan 10 miliar kepada APBD setelah dipotong dari pajak bersih penjualan. “Tentunya kami mendorong agar Pemerintah Daerah dan Bupati KSB dapat memperjuangkan pembelian Perusda agar APBD KSB diselamatkan dengan masuknya angka tersebut,” tegasnya.
Munculnya opini miring yang dilontarkan masyarakat akibat batalnya aksi, lanjut Edy, sangat realistis, karena mereka berjuang bukan atas kepentingan tertentu.
“Semestinya sebagai orang yang ditokohkan di KSB tidak melontarkan pernyataan jika tidak paham persoalanya yang kemudian kami pun menilai ada apa dengan pernyataan tersebut, atau jangan-jangan oknum itulah yang justru sudah dibeli harga dirinya. “Kami menantang untuk dibuktikan pernyataan tersebut jika koalisi ini mendapatkan bayaran dari PT. NNT,” tantang Edy kesal atas munculnya tuduhan Koalisi Masyarakat KSB Bersatu batal aksi karena ada asumsi “dibayar”.
Berkaitan batalnya aksi massa besar sebagaimana ijin yang dikantongi Koalisi Masyarakat KSB Bersatu, menurut Edy, adalah strategi gerakan yang tentunya tidak perlu dibuka ke publik.
“Isu yang mencuat aksi massa damai yang rencananya digelar besar-besaran di Gate Benete PT. NNT batal karena diindikasi telah menerima uang sebesar 2 miliar rupiah dari PT. NNT adalah pernyataan yang menyesatkan. Siapapun dia yang berasumsi tersebut harus mampu membuktikanya, bukan omong kosong asal tuding. Kami juga akan indikasi balik bahwa ada oknum PT. NNT yang mengambil peran mempetakan konflik antar rakyat KSB. Kami akan terus investigasi agar diproses oknum yang juga warga KSB yang sudah terbiasa memprovokasi demi jabatan dan loyalitasnya kepada perusahaan,” tandas Edy.(sn-02)