Ditenggarai Molornya Penanganan Illegal Mining Labaong Akibat Intervensi Politik

Jumat, 18 Mei 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Administrator

Rabu, 04 Agustus 2010 18:14

Sumbawa Besar, Tambangnews.com.com.- Sejumlah tokoh masyarakat kecamatan Lape menilai pemerintah daerah tidak serius menyelesaikan praktek illegal mining Olat Labaong. Penilaian ini mengemuka pada acara sosialisasi tim terpadu bentukan Pemda Sumbawa bertempat dikantor Camat Lape Rabu (4/8) tadi pagi.

Tim terpadu bertandang ke kecamatan Lape, erat kaitannya dengan aktifitas illegal mining Labaong juga memberikan pemahaman pada masyarakat tentang bahayanya pengaruh mercury terhadap mahluk hidup dan lingkungan.

Disatu sisi, tokoh masyarakat peserta pertemuan menilai potensi emas yang terkandung dibukit Labaong merupakan anugerah Tuhan yang kini bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, tetapi disisi lain proses pengolahan batuan yang cenderung sembrono tanpa pengawasan, merupakan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan, karena sistem pengolahan manual pemisahan pasir emas menggunakan gelondong meninggalkan limbah mercurry yang dibuang langsung kepermukaan tanah.

Bersamaan dengan itu sejumlah tokoh masyarakat mengaku kecewa terhadap pemerintah daerah yang terkesan sengaja mengulur-ulur waktu penertiban illegal mining di OLat Labaong. bahkan sikap apatis pemerintah tersebut dinilai memiliki korelasi politik incumbent menjelang Pilkada putaran ke dua.

Menyinggung tentang keinginan Pemda Sumbawa untuk menunda pelaksanaan penertiban illegal mining Labaong sampai dengan berakhirnya proses Pilkada putaran kedua, ditanggapi peserta sosialisasi sebagai kebijakan keliru, mengingat aktifitas illegal mining dan pengolahan biji pasir emas secara semberono tidak hanya berdampak negatif bagi lingkungan dan makhluk hidup, tetapi yang harus dipahami bahwa illegal mining merupakan perbuatan melanggar hukum yang memiliki konsekwensi pidana.Oleh karenanya, peserta sosialisasi meminta pada Pemda untuk sesegera mungkin menentukan sikap tanpa harus menunggu selesainya Pilkada putaran ke dua.

Berkaitan dengan sosialisasi, sebagian besar masyarakat sangat menyayangkan pihak Pemda yang terkesan bekerja kurang profosional dan porfosional didalam melaksanakan tanggung jawabnya selaku pihak berkompeten. Kekecewaan warga ini karena upaya pencerdasan terhadap masyarakat selalu terlambat, termasuk sosialisasi sekarang ini tergolong aneh, setelah praktek illegal mining berlangsung cukup lama dan ada resiko yang ditimbulkan baru kemudian Pemda sibuk melakukan sosialisasi.

Selain itu, warga peserta sosialisasi juga meminta pada pemerintah untuk lebih berpihak kepada masyarakat kecil ketimbang investor tambang pemegang IUP. Masyarakat tidak menginginkan terjadinya kuasa diatas kekuasaan. berkenaan dengan itu, masyarakat juga tidak ingin menjadi tamu dirumahnya sendiri. (jayus)