FKPM Kritik Kebijakan IPR KSB

Jumat, 10 Februari 2012

Home

Berita

Daerah

Oleh Raden Soeharto

Senin, 09 Agustus 2010 22:49

   Taliwang KSB. Tambangnews.com.- Kebijakan birokrasi Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dikritik sejumlah pihak, pasalnya, dari sekian konsep pembangunan yang seharusnya menjadi prioritas, termasuk untuk kesejahteraan dan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Sumber Daya Alam (SDA), namun hingga saat ini hanya retorika yang terkesan tebar pesona saja.

     Statemen itu dilontarkan Amru Albar Ketua Forum Komunikasi Pemuda dan Masyarakat (FKP-M) Sumbawa Barat, bahwa kebijakan dan program Pemkab yang selama ini didengungkan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat tersebut, tidak memiliki konsef yang jelas dan terarah, karena berbagai Sumber daya Alam (SDA) yang dinilai sangat berpotensi untuk segera dikembangkan, antara lain sejumlah kawasan penambangan untuk rakyat yang hingga saat ini hanya retorika, “Padahal kalau Pemerintah KSB melalui Dinas ESDM-Budpar itu merspon positif keinginan masyarakat dengan menerbitkan IPR, tentunya tidak hanya dapat menambah PAD saja, namun   lapangan kerja yang selama ini belum juga terwujud dapat dibuka seluas-luasnya, bahkan bisa juga lebih meningkatkan SDM lokal, Kesejahteraan ekonomi rakyat menengah kebawah serta dapat mencegah terjadinya konplik sosial yang berkepanjangan,” kata Amru Albar pada wartawan di Taliwang Senin (9/8)

     Dijelaskan, Jika Izin Penambangan Rakyat (IPR) itu segersa diterbitkan, justru tidak hanya menguntungkan daerah saja, namun ratusan masyarakat yang selama ini belum memiliki skill dan kesempatan mengabdi di birokrasi atau bekerja di sejumlah perusahaan tambang lainnya dapat diarahkan, sehingga angka pengangguran di bumi “Pariri Lema Bariri” bisa diminimalisir, “Karena lapangan kerja di KSB masih kurang, tentunya Pemkab melalui Dinas terkait seharusnya segera merespon positif terhadap persoalan yang saat ini tengah terjadi ditengah masyarakat,” jelas Amru Albar.

     Ia juga menyesalkan kebijakan Pemkab melalui Dinas terkait yang menjalankan institusi birokrasi terkesan hanya tebar pesona saja, contoh yang terjadi dalam pengurusan untuk IPR di sejumlah kawasan yang seharusnya menjadi prioritas untuk peningkatan ekonomi rakyat, namun hingga saat iuni terus dipersulit tanpa argumentasi yang jelas, “Jika Birokrasi KSB ini terus mempersulit dalam pengurusan IPR tersebut, jangan salahkan masyarakat nantinya, kalau terjadi berbagai konplik sosial berkepanjangan,” demikian cetus Amru Albar.

      Sementara itu, Pemkab Sumbawa Barat melalui Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral- Kebudayaan dan Pariwisata (ESDM-Budpar) Drs.Hajamuddin. MM pada wartawan mengaku, bahwa pihaknya belum bisa menerbitkan Ijin Penambangan Rakyat (IPR), karena tanggungjawab terhadap aktifitas tersebut dinilai sangat berat, “Kami saat ini belum berani melegalkan kawasan untuk dijadikan penambangan rakyat tersebut, karena tanggungjawab terhadap dampak lingkunganya sangat berat,” kata Hajamuddin via ponsel Senin (9/8)

      Dijelaskan, jika mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor: 4/2009 tentang penambangan Mineral dan batu Bara (Minerba) menekankan, jika pemda terkait akan menerbitkan IPR tersebut, tidak hanya bertanggungjawab atas berbagai konsekuensi yang timbul dari kegiatan penambangan saja, namun dari awal proses perijinan, pengawasan hingga pada tahap reklamasi pasca aktifitas areal tambang, harus memberikan pembinaan dan permodalan bagi rakyat yang melakukan kegiatan tambang tersebut,” Jelas Hajamuddin. (Hong)