SUMBAWA BESAR,Tambangnews.com.- Keputusan pemerintah provinsi untuk membentuk PT. Daerah Multi Bersaing (DMB) yang dinilai banyak kalang menyimpang dari aturan yang ada ternyata juga masuk dalam agenda Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Menurut anggota DPD RI perwakilan NTB, Jend.H Faraouk Muhammad, kepada wartawan, menyebutkan, banyaknya aduan masyarakat terhadap proses berdirinya PT. DMB tersebut tentunya membutuhkan klarifikasi dari pemprov NTB serta mitra koalisi. “polemic menyangkut DMB baik proses hingga skema pembagian devidennya menimbulkan konflik ditingkat daerah. Sepatutnya DPD meminta klarifikasi dari pihak terkait,”terangnya.

Daftar persoalannya sebut Farouk telah diinventarisir. Tinggal menunggu penjadwalan untuk pertemuan dengan pemerintah provinsi saja. “kami jadwalkan segera. Jangan sampai berkepanjangan karena akan merugikan daerah,”sebut Farouk

Sebelumnya komisi II DPRD Sumbawa, berencana melakukan class action ke mahkamah konstitusi (MK) menyangkut perda provinsi nomor 4 tahun 2010 tentang pembentukan PT.DMB yang dinilai tidak akomodatif dan cenderung merugikan Sumbawa dan KSB selaku pemilik areal tambang.

PTDM merupakan konsorsium yang dibentuk oleh tiga Pemda di NTB yakni Kab. sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat dan Provinsi NTB yang mengandeng PT Multicapital untuk mengeksekusi divestasi saham PT Nwmont Nusatenggara (PTNNT) (el)

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.