Pertamina: IMpor Crude Untuk Amankan Pasokan Dalam Negeri

Selasa, 22 Mei 2012

Home

Berita

Nasional

Oleh Administrator

Senin, 21 Maret 2011 19:24

Jakarta, Tambangnews.com.- Pertamina tetap melakukan impor crude (minyak mentah) untuk mengamankan pasokan di dalam negeri ketika kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) meningkat.

      “Tidak masalah, Pertamina impor crude berkaitan dengan mengamankan pasokan di dalam negeri ketika kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) meningkat,” kata Vice President Corporate Communication Pertamina Mohammad Harun di Jakarta, Minggu, (20/3).
      Harun menekankan BUMN ini melakukan impor crude karena merupakan bagian dari business core. “Kebutuhan crude untuk bukan untuk per hari, namun untuk menjaga ketersediaan energi bulanan,” ujarnya.
      Ketika ditanya produksi nasional rendah, ia menegaskan impor crude diperlukan untuk memenuhi kilang-kilang dalam rangka pengamanan stok energi.
      Ia mengakui sejak awal tahun, rata-rata produksi minyak Indonesia baru mencapai 906.647 bph. Padahal, pada 2010 saja kebutuhan harian Indonesia mencapai 1,4 juta bph.
      Kondisi tersebut membuat Indonesia harus mengimpor sekitar 500.000 bph minyak per hari, sekitar 36 persen dari total kebutuhan harian. Pertumbuhan industri dan jumlah kendaraan bermotor membuat kebutuhan minyak Indonesia terus menanjak.
       Sebelumnya, pengamat perminyakan Kurtubi menilai harga minyak dunia yang semakin tak terkendali dan terus naik di atas US$103 per barel. Sehingga harga minyak dunia kian mengkhawatirkan.
       “Meningkatnya harga minyak dunia membuat subsidi pemerintah membengkak dan bisa mengganggu anggaran 2011. Dicontohkan, dengan harga minyak US$110 per barel, rata-rata harga minyak di anggaran 2011 masih US$86 per barel. Kenaikan US$ 1 minyak membebani subsidi Rp800 miliar. Tapi, penguatan kurs Rp100 membuat pemerintah bisa menabung Rp1,7 triliun,” ujarnya.
       Di sisi lain, kenaikan minyak juga masih diliputi kekhawatiran terjadinya demonstrasi yang dilakukan penentang pemerintah Arab Saudi. Para investor khawatir aksi ini akan memicu kekerasan dan diperkirakan sama seperti yang terjadi pada Bahrain serta Libya.(kominfo/EYV/toeb)