Isu Nuklir Iran Harus Diselesaikan Tanpa Kekerasan

Selasa, 22 Mei 2012

Home

Berita

Nasional

Oleh Administrator

Jumat, 01 Oktober 2010 18:40

Jakarta, Tambangnews.com.- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa Indonesia senantiasa mendukung hak dari setiap negara atas penggunaan energi nuklir untuk maksud-maksud damai. Namun, Indonesia juga menekankan seandainya ada permasalahan yang timbul, harus diselesaikan dengan cara tanpa kekerasan. Menlu Marty Natalegawa mengatakan hal ini dalam bagian lain keterangan persnya usai mendampingi Presiden SBY menerima utusan resmi pemerintah Iran yang dipimpin Kepala Komisi Luar Negeri dan Keamanan Nasional Alaeddin Boroujerdi, di Kantor Presiden, Jumat (1/10) siang.

"Juga ditekankan seandainya ada permasalahan yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak-hak termaksud, kiranya permasalahan ini dapat diselesaikan melalui perundingan dan dialog, dan bukan melalui kekerasan dan bahkan penggunaan sanksi terhadap negara manapun juga," ujar Marty.

Selain itu, Presiden SBY dan utusan pemerintah Iran juga membahas cara-cara bagaimana semakin menyempurnakan modalitas pembahasan masalah nuklir Iran. Hal ini karena selama ini diketahui proses pembahasan dilakukan dalam forum P5+1 (P Five plus One). "Tentu ada keperluan untuk semakin melibatkan banyak negara dalam proses ini, sehingga negara-negara yang mempunyai pengaruh dan pandangan juga bisa terakomodasi kontribusinya dalam masalah ini," Menlu menjelaskan.

Menlu menambahkan, bukan berarti jika Iran menolak apapun laporan dari International Atomic Energy Agency (IAEA), maka penolakan tersebut juga didukung Indonesia. "Kita selalu menegaskan, seandainya ada permasalahan yang timbul, itu harus diselesaikan melalui perundingan atau dialog," kata Marty.

Marty juga mengatakan, pemerintah Indonesia selama ini menegaskan mengenai hak untuk menggunakan energi nuklir untuk maksud damai. Hal ini selaras dengan posisi kita yang menolak proliferasi. "Setiap negara anggota NPT (Non-Proliferation Treaty) harus mematuhi ketentuan NPT dan juga harus bekerjasama dengan IAEA," Menlu Marty menambahkan. (presidensby/yun)