Tiga Kesepakatan Dihasilkan Dalam Pertemuan Dirjen ESDM, Newmont dan Pemkab KSB

Selasa, 22 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Jumat, 21 Januari 2011 15:57

Jakarta, Sumbawanews.com.- Pertemuan antara jajaran Kementerian ESDM, PT Newmont Nusatenggara dengan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Ditjen ESDM Jakarta Jum'at (21/01/2011) menghasilkan tiga poin kesepakatan.

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) DR. KH. Zulkifli Muhadli didampingi oleh Ketua DPRD KSB H.M. Safi'i, kepala DPKA Musafirin, Assisten II Setda KSB H.M. Soleh dan kepala Dinas Pertambangan dan Energi KSB. H. Hajamuddin memenuhi undangan dari Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono guna membicarakan persoalan penghentian pengapalan konsentrat PTNNT oleh Pemda KSB sejak tanggal 13 Januari 2011 lalu.

Ketua DPRD KSB, H.M. Safi'i kepada Sumbawanews.com usai pertemuan Jum'at (21/01) menjelaskan ada tiga kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut yakni pertama Pemerintah Daerah bersama PTNNT akan membicarakan berbargai masalah diantaranya masalah Surat Keterangan Asal Barang (SKAB), pengambilan sampel konsentrat sebelum tanggal 24 Januari 2011.

"Point kedua, untuk revisi kontrak Karya sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah hanya boleh menyampaikan usulan selebihnya semua keputusan tetap berada di Pemerintah Pusat." jelas H. Fi'i.

Terkait dengan siapa yang berhak mengakuisi saham divestasi newmont sebesar 7% tahun 2010, Pemerintah pusat tidak mempermasalahkannya, "Jadi Dirjen ESDM sama sekali tidak menyinggung apakah pusat atau daerah yang mengambil saham tersebut." ungkap H.Fi'i menjelaskan point ketiga.

Menurut H. Fi'i, pertemuan kembali dengan pihak Newmont akan dilaksanakan tanggal 22 Januari 2011, "Itu dilakukan terkait dengan rencana pengapalan konsentrat yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2011." terangnya.

Dalam pertemuan tersebut pihak PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) diwakili oleh Martiono, Arif Perdanakusuman, Lalu Mahfi dan beberapa expatriat NNT. Sedankan instansi dari pemerintah pusat yang hadir diantaranya perwakilan badan koordinasi penanaman modal, Dirjen Pemerintahan umum Kemendagri, Dirjen Bina administrasi keuangan daerah (BAKD) Kemendagri, Deputi III bidang koordinasi energi, sumber data mineral dan kehutanan Kemenko Perekonomian, Deputi V/Kamnas Kemenko Polhukan, Kepala Biro hukum dan Humas KESDM, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Direktur kawasan dan pertanahan, Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri.(sn01)