Kadis Tamben NTB: Akuisisi Saham 7 Persen Masih Menunggu Pemerintah Pusat

Selasa, 22 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Arif Hidayat

Sabtu, 22 Januari 2011 09:38

Jakarta, Tambangnews.com.- Keputusan Pemerintah dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah menetapkan pemenang beauty contest terkait dengan akuisisi saham PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) tahun 2010 sebesar 7% ternyata tidak sejalan dengan kesepakatan antara tiga Pemerintah Daerah yakni Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa dan KSB.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB Ir. H. Eko Bambang Sutedjo, MM, Sabtu (22/01/2011) pagi kepada Tambangnews.com melalui hubungan Handphone menjelaskan ketiga Pemerintah daerah yakni Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat telah mengirim surat sebanyak tiga kali ke Pemerintah Pusat yakni kepada Menteri ESDM dan Menteri Kauangan agar saham sebanyak 7% itu diberikan kedaerah untuk melengkapi saham 24% yang sebelumnya telah diberikan kepada daerah.

"Ketiganya telah sepakat agar saham tersebut diberikan kedaerah, dan mengirim surat pertama pada bulan November 2010 dan dua kali pada bulan Desember 2010." jelas Eko.

Ditegaskannya, Pemerintah Provinsi NTB saat ini masih menunggu tanggapan pemerintah pusat, "Sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pemerintah Pusat." jelasnya.

Meskipun Pemerintah pusat telah memutuskan bahwa saham tersebut akan dibeli oleh Pemerintah namun Eko belum memastikan apakah saham tersebut jatuh kepada keperintah daerah.

"Pemerintah kan bisa pusat dan juga bisa daerah." terang Eko.

Terkait dengan keinginan Pemerintah daerah untuk mendapatkan saham 7%, Eko mengakui pihaknya terus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, bahkan beberapa waktu lalu Pemprov NTB telah meminta dukungan kepada DPR RI agar saham tersebut diberikan kepada daerah.

"Pak Gubernur NTB juga mewanti-wanti agar perjuangan merebut saham ini ketiga Pemerintah bersatu, jangan sampai barangnya hilang karena ingin menang sendiri dan sesama kita ribut." ungkap Eko menceritakan pesan dari Gubernur NTB Tuan Guru Bajang. (sn01)