Minggu, 23 November 2014
Home Berita Utama Terkait Klaim Dodo Rinti, Belum Ada Pengakuan Hak Ulayat Di NTB
Terkait Klaim Dodo Rinti, Belum Ada Pengakuan Hak Ulayat Di NTB PDF Cetak E-mail
Oleh Fajar Rachmat   
Minggu, 07 Juni 2009 18:54
Sumbawa, Tambangnews.com.- Sekretaris Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Sumbawa  H Hafad SH menjelaskan sepengetahuannya selama ini belum pernah ada yang namanya hak ulayat yang diakui diwilayah NTB. Menurutnya pernah diadakan penelitian mengenai adat Bayan Lombok Utara, namun hasilnya adalah ternyata hak ulayat itu tidak ada.

Diakuinya secara nasional memang banyak ditemukan masyarakat adat yang mempunyai hak ulayat seperti di wilayah Sumatra dan Kalimantan. Dan keberadaaan mereka diakui secara legalitas formal melalui Keputusan Menteri Negara Agraria no 5 Tahun 1999 maupun UUPA no 5 Tahun 1960.

Hal ini disampaikan H Hafad menanggapi keinginan kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Komunitas Adat Lawin saat mengadakan pertemuan dengan pihak Pemda di kantor Bupati Kamis (4/6) lalu. Dalam pertemuan tersebut, puluhan warga yang berpakaian adat lengkap ini didampingi Pimpinan Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumbawa, Jasardi Gunawan, S.Ip.

Kedatangan mereka ini diterima oleh Sekda Sumbawa H Mahmud Abdullah didampingi Kabag Pemerintahan, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas terkait.Namun sayang pertemuan ini dilakukan secara tertutup dan wartawan dilarang masuk. Sekda Sumbawa Mahmud Abdullah kepada wartawan mengatakan kedatangan masyarakat lawin ini ingin diakui hak adatnya. Namun Sekda berpendapat sikap pemerintah tetap mengacu kepada UU dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, pihaknya akan mempelajari dulu pengakuan itu prosesnya seperti apa,  harus sesuai dengan UU yang berlaku.

“Untuk mengakui itu Pemerintah tidak bisa serta merta langsung menetapkan tapi harus dipelajari dulu. Harus ada proses,kita akan mencari jalan keluarnya.Nanti ada tim teknis yang akan meneliti dan mengkaji persoalan itu. Karena ini menyangkut dengan sejarah Sumbawa , maka pihaknya juga akan melibatkan pihak budayawan.” ungkapnya sambil menambahkan bahwa kedatangan warga ini berkaitan dengan rencana eksplorasi tambang PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) di wilayah tersebut.

Sebelumnya, ditempat yang sama Datuk Suganda RHD Koordinator masyarakat adat Lawin kepada wartawan mengatakan Mereka ini adalah keturunan dari Datu Awan Kuning eks kedatuan suri mengklaim lahan tersebut sebagai lahan eks Kedatuan Suri leluhur mereka. Blok Dodo, Selesek dan Sury seluas 20 ribu hektar merupakan tanah ulayat eks Kedatuan Sury yang hingga kini masih sebagai tempat menggantungkan hidup secara ekonomi social dan ritual komunitas.

Ditambahkannya, apapun bentuk pemanfaatan yang berkenaan dengan wilayah tersebut (pertambangan, HPH dan lainnya) agar dikoordinasikan dengan komunitas adat yang juga memiliki hak asal-usul secara turun temurun. Termasuk terkait isu ekplorasi PT. NNT, mereka minta dilibatkan. Serta meminta izin untuk mengelola sendiri secara swadaya pertambangan di kawasan tersebut. Bilamana diberikan izin, lanjut Dato’, maka pihaknya meminta kompensasi materiel dari pemanfaatan tanah tersebut. Kemudian memperioritaskan tenaga kerja dari komunitas adat serta pemberdayaan khusus pada komunitas adat. (Sn-06)
SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar

 
Atasi Gangguan Keamanan, SKK Migas Kerja Sama Dengan TNI 21 November 2014, 08.55 Administrator Utama
Atasi Gangguan Keamanan, SKK Migas Kerja Sama Dengan TNI
Perusahaan Tambang PT Bunga Raya Nunggak Pajak Miliaran Rupiah 21 November 2014, 08.19 Administrator Daerah
Perusahaan Tambang PT Bunga Raya Nunggak Pajak Miliaran Rupiah
Kementerian ESDM Sosialisasi Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014 21 November 2014, 07.07 Administrator Nasional
Kementerian ESDM Sosialisasi Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014
Amien Sunaryadi: SKK Migas Akan Dibenahi 21 November 2014, 07.00 Administrator Utama
Amien Sunaryadi: SKK Migas Akan Dibenahi
DPR: Kenaikan BBM Harusnya Didahului Keadaan Darurat 21 November 2014, 06.57 Administrator Utama
DPR: Kenaikan BBM Harusnya Didahului Keadaan Darurat
SMI Demo PLN, Tolak Pemadaman Listrik Bergilir 21 November 2014, 06.54 Administrator Daerah
SMI Demo PLN, Tolak Pemadaman Listrik Bergilir