Isue Duduki Newmont; Masyarakat Jangan Terpengaruh Provokasi Oknum PNS

Selasa, 22 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Arif Hidayat

Selasa, 25 Januari 2011 21:46

Jakarta, Tambangnews.com.- Polemik terkait divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) terus berlanjut meskipun telah diadakan pertemuan di Ditjen ESDM pada Jum'at (25/01/2011) lalu. Informasi yang dihimpun Sumbawanews.com, dalam beberapa hari ini ada oknum pejabat KSB yang coba memobilisasi kepala Desa di KSB untuk kembali menduduki lokasi pertambangan PTNNT.

"Langkah ini untuk memaksa pemerintah pusat agar divestsi PTNNT diberikan ke Pemda KSB." ungkap Sumber Tambangnews.com yang enggan disebutkan namanya.

Ketua Himpunan Warga Sumbawa Barat (HWSB) Jabodetabek Yan Sijaruddin kepada Sumbawanews.com disela-sela rapat Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S) di Jakarta, Selasa (25/01) menjelaskan langkah tersebut sangat kontradiktif dengan hasil keputusan rapat antara Pemerintah KSB, Newmont dan Dirjen ESDM pada Jum'at (21/01/2011) lalu.

"Sampai saat ini pemerintah pusat belum memutuskan apakah divestasi tersebut akan diserahkan kepada daerah." tegasnya.

Menurut Yan, jika mengacu pada kesepakatan sebelumnya, maka KSB sebaiknya mematuhi kesepakatan dengan Kabupaten Sumbawa dan Pemprov NTB.

"Jika KSB ingin berjalan sendiri, maka sebaiknya keluar dari konsorsium yang sebelumnya telah dibentuk." ujar Yan.

Terkait dengan rencana menduduki PT Newmont Nusatenggara, Yan sangat menyayangkan langkah provokatif yang dilakukan oleh oknum Pemerintah tersebut.

"Itu sama saja membodohi rakyat, kalau mau ngotot dengan saham divestasi seharusnya mereka mendemo kantor ESDM dan Depkeu di Jakarta." tegas Yan.

Lebih aneh lagi, KSB merasa memiliki saham di Newmont dan merasa memiliki Newmont tapi malah mengacaukan Newmont, pungkas Yan. seraya menyerukan agar Bupati dan jajaran Pemda KSB segera memonitor dan memberikan pembinaan terhadap gerakan-gerakan yang dapat menganggu situasi yang sudah kondusif di KSB.

"Jangan seolah-olah Bupati tidak tahu menahu terhadap perkembangan yang terjadi dilinkungan masyarakat." Tegas Sekjen Kosgoro Independen ini.

Sementara itu mantan ketua DPRD KSB Manimbang Kahariady berharap kepada Semua pihak untuk bersikap arif dan konstruktif, "Jangan sampai kita mengambil langkah yang justru menimbulkan kontra produktif." ungkap Manimbang dilokasi yang sama.

Lebih lanjut Manimbang menegaskan saatnya rakyat memperoleh informasi yang utuh dan menyeluruh tentang persoalan divestasi, sehingga tidak terjebak pada suasana yang saling berhadap-hadapan. Dalam iklim demokrasi dan transparansi dewasa ini akuntabilitas pejabat publik semakin penting. " Disinilah pentingnya kejujuran dan keterbukan para policy maker didaerah."

Untuk itu Ia berharap agar dinamika dan proses politik lokal berjalan secara sehat. Karenanya sangat diperlukan pencerahan dan pendidikan politik. Lebih lanjut Ia menegaskan dengan pendidikan politik yang kontinyu dan konsisten akan tumbuh tanggung jawab sosial segenap elemen masyarakat sehingga kontral terhadap kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif dapat berjalan secara maksimal. "Kontrol itu sangat penting sebagai pengimbang terhadap kekuasaan." ujar ketua Dewan Direktur Pusat Kajian Parlemen Indonesia (PUSKAPI) Jakarta.

Diakhir penjelasannya alumni Fisip UI ini mengingatkan iklim yang terbangun dewasa ini adalah keinginan yang kuat dari segenap elemen bangsa untuk penegakan keadilan dan supremasi hukum. Karenanya ia meminta para Penyelenggara Pemerintahan didaerah agar senantiasa menegakkan prinsip taat asas.

"Seharusnya menjadi pelajaran kejadian dibeberapa daerah ketika mengabaikan aturan, banyak pejabat publik yang berurusan dengan masalah hukum." (sn01)