Seal Aus Penyebab Utama Ledakan Gas

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Rabu, 09 Februari 2011 21:00

Jakarta, Tambangnews.com.- Kerusakan karet (seal) saluran tabung gas adalah penyebab utama ledakan. Akibat seal yang aus ini, ledakan lebih banyak terjadi pada tabung gas 12 kg ketimbang 3 kg, dikarenakan produk 12 kg memang sudah lebih lama digunakan masyarakat.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengingatkan agar dilakukan penggantian seal secara reguler. “Kerusakan karet saluran gas dan regulator gas ini, kami sudah mendorong pemerintah untuk melakukan penggantian slang dan regulator dengan harga pabrik sesuai dengan peraturan menteri perindustrian,” katanya, saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (9/2).

Temuan ini hasil investigasi yang dilakukan Kementerian ESDM dari data milik kepolisian sejak 2007 hingga 2011. Investigasi dipisahkan terhadap tabung 3 kg dan 12 kg. Pada Tabung 3 kg, tahun 2007 belum ada ledakan, namun pada 2008 ada 3 kali ledakan. Kemudian 2009 terjadi 5 kali, hingga terbesar pada 2010 sekitar 27 kali. Pada 2011 ini baru sekali kejadian di Bandung.

Sedangkan tabung 12 Kg, untuk tahun 2007 ada 8 kali, 2008 ada 6 kali, 2009 ada 16 dan 2010 melonjak hingga 44 kejadian. Total kejadian ada 74 kali. “Tahun 2011 ini kami belum mendapatkan data dari Polri. Jadi sebetulnya yang terjadi itu lebih banyak pada tabung 12 kg,” ungkapnya.

Ausnya seal pada tabung 12 kg ini semakin diperparah dengan adanya indikasi oplosan. Di samping masih adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan LPG. “Memang ada kecurangan dari pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dan ini direkomendasikan Polri untuk melakukan peningkatan pengawasan dan penindakan pelaku kriminal,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk pengawasan dan penanganan ini Menko Kesra bertindak sebagai koordinator tim nasional, Kementerian ESDM sebagai penyedia dan pendistribusi komiditi gas, Kementerian Perindustrian sebagai pengawas produksi, penyiapan dan pelaksanaan SNI wajib serta penetapan harga peralatan, baik tabung, kompor, slang dan lainnya.

Sedangkan Kemenakertrans adalah pengawasan untuk keamanan tabung LPG, Kementerian Perdagangan untuk pengawas barang yang beredar di pasar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk sosialisasi penggunaan LPG dan Kemenkeu untuk penyediaan dana. Sedangkan Polri untuk pengawasan terhadap perilaku pidana, BSN untuk SNI dan Kementerian Dalam Negeri bertugas dalam sosialisasi yang aman di daerah. Berikutnya Kemenkominfo untuk pelayanan informasi pada publik dan Pertamina yang berkaitan dengan jalur distribusi.

Pelaksanaan koordinasi ini sudah dibentuk melalui SK Menko Kesra dan dijabarkan dalam satgas-satgas, yakni Satgas Sosialisasi dan Edukasi, Satgas Intensifikasi Pengawasan serta Satgas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik. (Kominfo/T.wd/dry)