Rabu, 01 Oktober 2014
Home Berita Utama Tanpa Revisi UU No. 17 Tahun 2008, Produksi Migas Lepas Pantai Dapat Terganggu

Daerah

 
Tanpa Revisi UU No. 17 Tahun 2008, Produksi Migas Lepas Pantai Dapat Terganggu PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Rabu, 02 Maret 2011 22:31
JAKARTA, Tambangnews.com.- Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Evita H. Legowo menyatakan apabila perubahan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak segera dilakukan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan pada kegaitan migas lepas pantai serta mengganggu target produksi migas nasional dari lapangan migas offshore terhitung mulai 7 Mei 2011 total sebesar 595.000 BOEPD yang terdiri dari minyak bumi sebesar 156.020 BOPD dan 2.549 MMSCFD gas bumi.

"Penemuan-penemuan dan peningkatan cadangan migas baru juga akan terkendala, seperti tertundanya pelaksanaan komitmen survei seismik sebesar US$ 188 juta dan tertundanya pelaksanaan komitmen pengeboran sumur eksplorasi dari pengembangan migas sebesar US$ 2.8 milyar," ujar Dirjen Migas di Gedung DPR RI Jakarta (2/3/2011).

Selain itu, lanjutnya, tanpa revisi UU tersebut, realisasi proyek-proyek tahun 2011 dalam rangka pengembangan lapangan migas lepas pantai di blok-blok Kalimantan Timur, Selat Makasar, Sumatera Tenggara , Natuna Blok A dan B, Pangkah , Kangean, Madura Barat, Lepas pantai Jawa BaratBagian Utara , Sampang dan Mahakam, juga akan tertunda.

UU No. 17 Tahun 2008  belum mengatur beberapa jenis kapal-kapal penunjang migas yang belum ada atau belum berbendera Indonesia antara lain, Kapal kegiatan survei seismik, geofisika dan geoteknik, kapal kegiatan pengeboran lepas pantai (jack up rig, semi submersible rig, deepwater drill ship dan tender assisting), kapal untuk kegiatan konstruksi lepas pantai (man working barge, derrick/crane/pipe/cable/subsea dll) dan kapal untuk kegiatan penunjang operasi migas lepas pantai (anchor handling tug supply (AHTS) deep water >6000BHP, platform supply vessel, fast metal crew boat).

Azas cabotage sedikitnya dipergunakan oleh 43 negara di dunia. pada umumnya tidak diterapkan untuk kapal-kapal penunjang eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai. Brazil dan Australia menerapkan azas cabotage namun tidak untuk kapal-kapal penunjang eksplorasi dan eksploitasi lepas pantai dan mereka sangat memudahkan dalam memberikan perijinan.

Berbeda dengan Brazil dan Australia, Nigeria dan Angola mencoba menerapkan azas cabotage untuk kapal-kapal penunjang ekplorasi dan eksploitasi lepas pantai. Dalam pelaksanaannya menemui banyak kendala karena tidak tersedianya kapal-kapal tersebut sehingga mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena permasalahan perijinan dan birokrasi. (ESDM/SF)
SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar