Divestasi: Pimpinan Tiga Pemerintah Daerah Bertemu di Jakarta

Hendra Indersyah - 51% ataukah 20%?

|120.136.21.xxx |2011-03-08 08:06:10

Maaf.. urun rembuk.
Bagaimana kabar REVISI Kontrak Karya NNT? Karena KEWAJIBAN
DIVESTASI menurut UU 4/2009 - penyebab keharusan REVISI KK tadi - kalau tidak
salah cuma 20%. Jadi angka 7%, dari 31% dan 51%, tidak lagi relevan, bukan? Lagi
pula, angka 24% PT MDB masih dalam gugatan Class Action oleh Komisi II dari 2
DPRD (KS & KS

di Pengadilan Negeri Sumbawa?
Demikian; kiranya dpt dimaklumi
lebih-kurangnya.
Terima kasih.

HI - 51% ataukah 20%?

|120.136.21.xxx |2011-03-08 09:37:36

"... membahas usulan masing-masing daerah terhadap kelanjutan Divestasi 7
persen saham PT Newmont Nusa Tenggara".
Maaf.. urun rembuk.
Bagaimana kabar
REVISI Kontrak Karya NNT? Masalahnya, KEWAJIBAN DIVESTASI menurut UU 4/2009 -
penyebab keharusan REVISI KK tadi - kalau tidak salah cuma 20%; jadi angka 7%,
dari 31% dan 51%, tidak lagi relevan, bukan? Lagi pula, angka 24% PT MDB masih
dalam gugatan Class Action oleh Komisi II dari 2 DPRD (KS & KS di Pengadilan
Negeri Sumbawa? PI & NNT pun bersengketa di Pengadilan. Sedangkan 20% yg
dipegang PI pd thn 1986 adalah INVESTASI, BUKAN divestasi.
Demikian; kiranya dpt
dimaklumi
lebih-kurangnya.
Terima kasih.

Hendra Indersyah - 51% ataukah 20%?

|180.243.86.xxx |2011-03-09 02:39:22

(Maaf .. perbaikan lagi..).
Tampaknya skenario 'kewajiban divestasi' yg
disepakati-dipakai adalah berdasarkan UU Minerba lama (UU 11/1967), bahwa
kewajiban divestasi NNT adalah sebesar 51%. Dan tampaknya angka bagus 51% itu
hanya bersisa 31%, dan di dalam 5 tahapan pelaksanaannya 2006-2010 porsinya
adalah 7% per tahun kecuali 2006 cuma 3%, sedangkan 20% lagi memang sudah
--sejak awal cerita-- berada di tangan lembaga usaha nasional, yaitu
PI.
PERKEMBANGAN TERBARU (berita "Divestasi: Pimpinan Tiga Pemerintah Daerah
Bertemu di Jakarta"

:
"... membahas usulan masing-masing daerah
terhadap kelanjutan Divestasi 7% ..".
Maaf.. urun rembuk.
Bagaimana kabar
REVISI Kontrak Karya NNT? Masalahnya, KEWAJIBAN DIVESTASI menurut UU 4/2009 -
penyebab keharusan REVISI KK tadi - kalau tidak salah cuma 20%; jadi angka 7%,
dari 31% dan 51%, tidak lagi relevan, bukan? Lagi pula, angka 24% MDB masih
dalam gugatan Class Action ol...

Hendra Indersyah - 51%? 20%?

|180.243.86.xxx |2011-03-09 02:41:46

(SAMBUNGAN...)
Lagi pula, angka 24% MDB masih dalam gugatan Class Action oleh
Komisi II dari 2 DPRD (KSB & KS) di Pengadilan (KS)? PI & NNT pun masih sedang
bersengketa di Pengadilan (Jakarta). Sedangkan 20% yg dipegang PI pada/sejak thn
1986 adalah INVESTASI, BUKAN divestasi.
Demikian; kiranya dpt dimaklumi
lebih-kurangnya.
Banyak terima kasih. HI, Sbw/Jkt.

Hendra Indersyah - Menantikan berita hasil pertemuan Pimpinan 3 Pemda

|120.136.21.xxx |2011-03-09 07:14:45

Bagaimana kabar suasana & hasil pertemuan Bupati KS & KSB dan Pimpinan DPRD KS &
KSB serta Gubernur NTB dgn Dirjen?
Semoga.
Sementara... kami sudah aktif sejak
ber-hari2 silam membentuk dan/atau jalankan 'Panitia Jakarta utk, 1. Pembentukan
Kota Sumbawa Besar & Prov P.Sumbawa, 2. KS masuk Revisi Kontrak Karya NNT' dgn
modal-peralatan - alakadar sementara ini - kemampuan tulis2/corat-coret &
komunikasi & doa.

Hendra Indersyah - Lama & Baru?

|120.136.21.xxx |2011-03-09 09:24:30

Divestasi. Dari UU 11/1967 menjadi UU 4/2009.
Divestasi cara biasa/lama:
tentunya tdk ada masalah (kalau memang Pemerintah Pusat (dan/melalui BUMNnya,
bukan?*), Pemda (dan/melalui BUMD/Perusda, bukan?*), maupun Perusahaan2 Swasta
Nasional, memiliki cukup dana).
Cara baru/aspirasi**: ~
*) UU 4/2009; Pasal
112: (1) Setelah 5 (lima) ..... wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah,
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan usaha swasta nasional.
PP 23/2010; tafsiran banyak pihak:
Apabila
pemerintah (pusat) tidak bersedia membeli saham perusahaan yang akan
didivestasi, ditawarkan kepada pemprov atau pemda kabupaten/kota. Apabila
pemprov atau pemda kabupaten/kota tidak bersedia juga, ditawarkan kepada BUMN
dan BUMD melalui cara lelang. Lalu, apabila BUMN dan BUMD juga tidak bersedia
membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan
cara lelang.
Nah, si...

Hendra Indersyah

|120.136.21.xxx |2011-03-09 09:25:41

Nah, siapa atau badan apa di dlm pemerintah pusat (ataupun pemda) yg
melaksanakan divestasi itu? BUMN, bukan? (dan BUMD/Perusda utk Pemda?). Lha koq
"pemerintah pusat" dan "BUMN" disebutkan secara terpisah dan
berhirarkis?
**) malah ada 4 skenario? dan tdk memperhitungkan kekisruhan yg
ada? bahwa sengketa2/pengadilan2 sedang berlangsung? dan belum bisa terima bahwa
semua pihak pd dasarnya membutuhkan TEROBOSAN? membutuhkan suatu bentuk
kreatifitas hukum? (apa pula itu? :-)
(bersambung).

Hendra Indersyah

|120.136.21.xxx |2011-03-09 09:44:03

Maaf.. lebih dulu mengkritisi UU 4/2009 (& PP 23/2010).
Kenapa "pemerintah
pusat" dan "BUMN", juga "pemda" dan "BUMD/Perusda"
disebutkan secara terpisah dan hirarkis atau berhirarki? Lalu siapa atau badan
apa di dlm pemerintah pusat (maupun pemda) yg melaksanakan divestasi itu? BUMN,
bukan? (dan BUMD/Perusda utk Pemda?).

Hendra Indersyah - Kapan Realisasi Divestasi?

|120.136.21.xxx |2011-03-09 09:52:23

KAPAN BAIKNYA REALISASI DIVESTASI?
Dari UU 4/2009 & PP 23/2010: "Penawaran
saham dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kalender sejak 5 tahun
dikeluarkannya izin operasi produksi tahap penambangan. Pemerintah, pemprov,
pemda kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka
waktu paling lama 60 hari kalender setelah tanggal penawaran".
JADI,
realisasi divestasi baiknya - pada hemat saya - paling lambat 90 hari sejak
rampung Revisi Kontrak Karya.

Gold Price Update

Oil Price Update

Gas Price Update

Popular

Artikel Terkait

Komentar

Berita Terkini

Berita Terbaru