Dirjen ESDM: Penutupan Newmont, Dunia Internasional Akan Mendeskreditkan Indonesia

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Sabtu, 26 Maret 2011 08:38

Jakarta, Tambangnews.com.- Audensi beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan Dirjen Minerba ESDM Bambang Setiawan, Kamis (24/03/2011) siang di kantor Dirjen Minerba mempertegas posisi 7% saham divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Hadir dalam audisi tersebut yakni Agusfian Wahab, Judhiar Abdul Kadir, Ali Imran, Hamdan dan Ketua SPSI KSB Benny Tanaya.

Menurut Bambang, Investasi PTNNT di KSB diikat oleh perjanjian Kontrak Karya (KK) antara negara dengan perusahaan, jadi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi dengan putusan terbaru Pemerintah RI melalui Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang memastikan pemerintah pusat akan membeli 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.

Terkait dengan Surat Bupati KSB No.148A prihal penghentian sementara operasional PT.NewmonT Nusa Tenggara (PTNNT), Bambang menilai tidak serta merta PTNNT akan mentaati keputusan tersebut. Andaipun tertuju kesana harus terlebih dahulu dipelajari dan disetujui DPR-RI sebelum ditandatangani oleh Presiden RI.

"Bisa-bisa Hukum Internasional mendeskreditkan kita dan menetapkan finalty." jelas Bambang seperti dikutip oleh Judhiar Abdul Kadir.

Bambang juga menyarankan agar SKEP Bupati KSB tersebut dikonsultasikan kepada Menteri Tenaga Kerja terkait dengan ribuan tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaannya jika operasional PTNNT ditutup.

Langkah lainnya melakukan konsultasi kepihak Kementerian Dalam Negeri terkait dengan batas kewenangan seorang Bupati, "akan diketahui apakah Skep tersebut telah malampaui kewenangan seorang Bupati." terangnya seraya menyarankan juga menemui Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah pertambangan.

"Kalau kemudian SKEP tersebut ada riak dan memprovokasi masyarakat untuk berbuat anarkisme dengan pengrusakan infrastruktur tambang PTNTT, maka tinggal diserahkan kepada aparat hukum." ungkap Bambang diceritakan kembali oleh Judhiar.

Sementara itu Agusfian Wahab menilai SKEP tersebut akan menimbulkan konflik baik didalam masyarakat sendiri, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan Newmont maupun Newmont dengan pemerintah.

Menurutnya SKEP tersebut memberikan gambaran arogansi seorang pemimpin didaerah yang diduga kuatnya interest pribadi yang kemudian dibalut mengatasnamakan rakyat Sumbawa Barat.

Pandangan yang sama juga diungkapkan oleh Judhiar Abdulkadir yang menilai Bupati KSB telah berbuat konyol dengan mengorbankan prinsip dan etika kepemimpinan. "Yang dilakukan Bupati KSB selalu atas nama rakyat padahal yang sebenarnya mengorbakan kepentingan rakyat." tegas mantan kepala inspektorat KSB ini.

Ketua SPSI KSB Benny Tanaya yang hadir dalam pertemuan ini juga mengkuatirkan dampak sosial jika penghentian operasional PTNNT dilakukan. "Ada 4.000 karyawan PTNNT dan 3000 pekerja kontraktor/subkontraktor serta ribuan masyarakat yang berada di sekitar proyek Batu Hijau yang akan terkena dampak langsung dari kebijakan Bupati ini." jelas Benny.

Benny memastikan jika Bupati KSB berani menerapkan putusan ini, maka ribuan karyawan inilah yang pertama mendemo Bupati yang bergelar Kyai ini. (sn01)