Kuat Indikasi Ada Permainan Dalam Skema Divestasi Saham 7 Persen

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Dian Kurniawan

Sabtu, 26 Maret 2011 08:40

Taliwang KSB,Tambangnews.com.- Perubahan skema pembagian awal yang terjadi dalam pembagian deviden saham 7 persen, dari 79 persen untuk daerah menjadi hanya 25 persen dan harus dibagikan lagi untuk Provinsi dan Sumbawa, telah menjadi pertimbangan lain dari pemerintah pusat untuk tidak memberikan saham 7 persen itu kepada Pemda KSB.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat, M.Syahril 'Dea Naga' Amin, kepada Tambangnews.com, Jum'at (25/3).

''Saya khawatir dengan sikap tidak transparan dan plin plan yang diperlihatkan Bupati KSB dan para pejuang divestasi terkait pembagian deviden yang berubah-berubah. Dan itu sangat mempengaruhi sikap pemerintah pusat untuk keukeh menginginkan saham 7 persen itu dimiliki pusat. Seharusnya dari awal skema pembagian deviden itu dibeberkan sesuai dengan presentasi yang ditawarkan swasta nasional. Mengapa ditengah jalan tiba-tiba berubah dan justru daerah yang mendapat sangat kecil,''sindir Syahril.

Ditambahkan Syahril, harus ada kejelasan dari pemerintah daerah terkait dengan perubahan skema pembagian deviden itu. Karena kalau itu tidak dilakukan maka rakyat pasti akan mengecam dan tidak lagi menghargai upaya dan perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan divestasi.

''Saya takutnya justru kalau tidak ada keterbukaan, maka akan menjadi bumerang bagi pemda. Dan rakyat tidak lagi mendukung semua upaya yang dilakukan untuk merealisasikan saham 7 persen itu. Padahal saya sangat yakin, saham itu sangat penting dan seluruh masyarakat KSB pasti mendukung kepemilikannya asal pemda dan para tim benar-benar transparan dan terbuka kepada rakyat,''sarannya. (ian)