SK 148A Merupakan SK Provokatif dan Overconfiden

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Dian Kurniawan

Senin, 28 Maret 2011 11:39

Taliwang KSB, Tambangnews.com - Sikap Pro Kontra pasca dikeluarkannya SK 148 A, penghentian sementara akitifitas pertambangan Newmont pada tanggal 19 April 2011 mendatang, yang ditandatangani langsung Bupati KSB, KH. Zulkifli Muhadli, terus bermunculan tidak hanya dari kalangan tokoh maysrakat, tetapi juga dari para Birokrat dan elit politik baik yang berada di wilayah KSB maupun di luar daerah.

Bahkan tidak sedikit yang menuding, langkah yang diambil Bupati KSB itu, sebuah sikap interes Bupati yang tidak mampu menyembunyikan rasa kepanikannya akibat keputusan pemerintah pusat yang bersikukuh untuk membeli saham terakhir yang dilepas sebesar 7 persen milik PT Newmont Nusa Tenggara (PTNN), yang beroperasi wilayah pertambangan Batu hijau Sumbawa Barat.

Sementara itu, mantan wakil ketua DPRD Sumbawa Barat, Mustakim Fatawari LM melihat penerbitan SK 148 A sebagai bentuk sikap arogansi Pemerintah daerah yang tidak mampu menerima kenyataan apabila tidak berhasil merealisasikan kepemilikan saham 7 persen untuk KSB sesuai dengan amanat Tritura.

''Wujud sikap Pemda KSB yang tertuang dalam SK 148 A, secara langsung menggambarkan tindakan arogansi (overconfiden) dari para penentu kebijakan di daerah. Seharusnya mereka tidak boleh melihat dari kaca mata pribadi saja dalam menyikapi sebuah persoalan. Dampak dari sebuah kebijakan itu juga harus diperhitungkan sebelum menerapakan sebuah aturan agar rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan tersebut,''demikian bahasa Mustakim Fatawari LM kepada SumbawaNews.Com.

Disisi lain, Mustakim merasa tidak sependapat jika dikatakan Penerbitan SK 148 A sebagai sebuah keberanian dari seorang kepala daerah untuk menentang kebijakan dari pemerintah pusat dengan tujuan menciptakan sebuah posisi tawar daerah terhadap pemerintah pusat.

''Ini jelas bukan sebuah keberanian, tapi ini tindakan konyol yang justru akan merugikan daerah kedepan nantinya,''sindir Mustakim, sembari menyebutkan langkah tidak arif dan bijaksana yang dilakukan pemerintah KSB telah memperlihatkan jika para penentu kebijakan di Pemda KSB sama sekali belum mampu mencipkan 'Good Goverment' menuju peradaban fitrah sesuai tujuan yang selalu didengungkan.

''Bagaimana mau menciptakan perintahan yang 'good goverment' kalau kepala daerahnya tidak pernah bersikap transparan kepada rakyatnya. Yang pasti sangat kuat indikasi bahwa saham 7 persen itu hanya untuk mensejahtrahkan elit,''ketusnya.

Disisi lain Mustakim sangat menyayangkan sikap anggota dewan KSB yang tidak memiliki power sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga kontrol sosial. Menyikapi persoalan daerah yang sedang terjadi, sejumlah anggota DPRD KSB seolah hanya mampu mengekor kepada rejim pemerintah yang berkuasa tanpa mampu memberikan saran dan pendapat sehingga sebuah kebijakan yang diterapkan mampu mengangkat harkat dan martabat daerah dengan tidak mengorbankan rakyat KSB secara keseluruhan.

''Saya hanya ingin mempertanyakan keterlibatan sejumlah anggota dewan itu, apakah murni keterlibatan lembaga terhormat Legislatif atau hanya keterlibatan personal untuk sebuah keuntungan yang dijanjikan ?,''tanya Mustakim. (ian)