PIP Akan Wakili Pemerintah Pusat Dalam Kepemilikan Saham Newmont

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Senin, 28 Maret 2011 23:06

Jakarta, Tambangnews.com.- Pemerintah pusat menyatakan keinginan untuk tetap mengakuisisi 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Menteri Keuangan akan menunjuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai wakil pemerintah pusat untuk membeli saham PT NNT .

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto di Gedung Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (28/3), mengatakan penunjukan PIP sebagai wakil pemerintah untuk menguasai saham NNT tertuang dalam surat Menteri Keuangan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Saat ini, sedang di work out antara para pihak [PIP dan NNT], kan sudah ada penugasan dari Menteri Keuangan ke PIP, sesuai jadwal waktu, akan ada keputusan. Deadline-nya tanggal 18 April,” kata Hadiyanto.

Menurutnya, PIP bersama NNT tengah melihat beberapa aspek teknis untuk bisa menyukseskan divestasi saham perusahaan tambang emas tersebut. Sebelumnya, Newmont telah menyampaikan penawaran 7 persen saham divestasi 2010 senilai US$444 juta kepada pemerintah Indonesia. Nilai divestasi ini mengalami kenaikan 79,93 persen atau sebanyak US$197,279 juta dari nilai sebelumnya pada 2009 yaitu US$246,8 juta.

Batas waktu pembelian 7% saham itu sesuai kesepakatan atas pembicaraan yang dicapai manajemen NNT dengan Pemerintah Indonesia pada 17 Desember 2010, yakni tiga bulan ke depan, yang berarti sampai 18 Maret 2011. Namun, karena masih mempertimbangkan berbagai aspek, pemerintah pusat memperpanjang batas waktu pembelian hingga 18 April 2011.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengimbau agar para pihak yang terkait dalam program divestasi saham untuk menghormati keputusan pemerintah pusat tersebut dengan tidak merusak iklim investasi yang sudah baik atau menciptakan ketidakpastian hukum di Tanah Air.

Menurutnya, semangat pemerintah tersebut sesuai dengan isi kontrak karya dengan NNT yang mensyaratkan pengalihan sebagian sahamnya kepada negara. “Kami harapkan semua pihak untuk bisa pahami bahwa iklim investasi di Indonesia sedang baik. Mohon jangan melihat itu dari hal-hal yang bisa berdampak (negative) pada iklim yang sudah baik itu,” kata Agus.(kominfo/T.Ia/dry)

Comments

Add New

HI - PIP - Kemkeu & tanya kpd KemESDM.

|120.136.21.xxx |2011-03-29 10:29:57

I.
Kini saya 'menyambut-baik' keberadaan PIP (sehubungan komen saya terdahulu).
Saya sdh baca2 "PP 8/2007", "PP 23/2005", dan "Permen
52/PMK.01/2007".
II.
24 Feb 2011: "Ada Apa, Menkeu 'Ogah' Bicara
Divestasi Newmont". 24 Maret 2011: "Pemerintah Butuh Waktu Sebelum
Eksekusi Newmont". Ya, pas sebulan, dan itu tampaknya Menkeu sdh mulai tdk
lagi 'ogah' bicara divestasi Newmont.
22 Maret 2011 saya mulai berkomunikasi via
surat dgn Pemerintah Pusat dll.
Kini, saya rasa pertanyaan kita harusnya,
sbb.:
1. Bukankah ada baiknya dirampungkan lebih dulu Revisi KK
NNT?
Dan/atau:
2. Berapa % harusnya divestasi NNT itu keseluruhannya? Atau:
masih berdasarkan UU 11/67 ataukah harusnya berdasarkan UU 4/2009? Kalau pun
berdasarkan UU 11/67 (divestasi 51%), total divestasi harusnya tetap 51%, karena
20% pada PI 1986 adalah investasi (kenapa pula jadi angka divestasi). Kalau
menggunakan UU 4/2009, to...

HI - PIP - Kemkeu & tanya kpd KemESDM.

|120.136.21.xxx |2011-03-29 10:31:58

(SAMBUNGAN).
angka divestasi). Kalau menggunakan UU 4/2009, total divestasi
adalah 20%, namun .. tadi itu .. baiknya sudah terlaksana Revisi KK NNT
(pekerjaan yg cukup sederhana & mudah, ya).
Terima kasih.
Hendra
Indersyah
Matraman, Jaktim.