Jika 7 Persen Gagal, Ribuan Mahasiswa Akan Tuntut Bupati KSB Mundur

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Ardianto

Jumat, 15 April 2011 16:56

Taliwang, Tambangnews.com.- Ribuan mahasiswa Universitas Cordova (Undova) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tengah menyiapkan aksi besar-besaran untuk meminta pertanggung jawaban kepala daerah jika gagal meraih saham 7 persen yang dilepas PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT).

Perwakilan mahasiswa, Sukiman Jayanto, yang terpilih sebagai Koordinator wilayah Undova, memaparkan, setelah melalui beberapa tahapan kajian yang dilakukan bersama unsur pimpinan Himpunan Mahasiswa Program Study (HMPS) dan Senat Fakultas tentang akuisisi saham 7 persen yang diupayakan pemerintah daerah, akhirnya mahasiswa Undova memutuskan untuk mendukung saham tersebut menjadi milik Sumbawa Barat.

"Sangat wajar jika saham tersebut menjadi milik daerah penghasil. Pemerintah pusat tidak punya hak atas saham itu dan melakukan intervensi otoritas daerah," papar Ances (sapaan akrabnya) kamis (14/4).

Selain itu, lanjut ances, seluruh mahasiswa telah bersepakat untuk meminta pertanggung jawaban bupati Sumbawa Barat apabila saham 7 persen PTNNT tidak bisa dipersembahkan bagi rakyat KSB.

"Saham 7 persen adalah keniscayaan untuk rakyat KSB, tidak ada kata menyerah sebelum kesejahteraan di depan mata. Jika gagal memenuhi keinginan rakyat, maka kami akan menuntut bupati turun dari jabatannya," lanjutnya.

Senada M Agus yang terpilih sebagai Koordinator lapangan,menambahkan, Setidaknya ada 5 tuntutan yang dihasilkan melalui kajian mahasiswa dari perwakilan (masing-masing dua orang) 10 HMPS dan 5 Senat Fakultas.

"Kami sudah siap aksi untuk mendukung 7 persen, dan siap menuntut bupati mundur jika gagal meraihnya," tambah M Agus.

Sementara itu, Pembantu Rektor (PR) III Undova, Najamuddin Amy, S.Sos,MM , memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam upayanya menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi.
" Kami menyerahkan sepenuhnya kepada mahasiswa, karena mereka pasti telah melakukan berbagai kajian dengan melihat realita yang ada," jelasnya.

Ia menilai, apa yang menjadi tuntutan mahasiswa adalah sesuatu yang sah, karena selama ini mahasiswa identik dengan penjaga dan penggerak aksi moral.

" Namun mesti dipahami, apa yang dilakukan Bupati saat ini merupakan mandat rakyat yang telah ditetapkan melalui Paripurna DPRD KSB," tutupnya.(sn09)