Najamuddin : Keterlibatan PNS Dalam Aksi Divestasi Bukan Instruksi

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Dian Kurniawan

Jumat, 15 April 2011 17:48

Taliwang, Tambangnews.com.- Keterlibatan sejumlah Pengawai Negeri Sipil (PNS), tenaga honorer, tenaga kontrak hingga tenaga suka rela dalam rencana aksi yang akan berlangsung pada Hari Senin, 18 April 2011 mendatang, bukan sebuah instruksi kepala daerah (Bupati) Sumbawa Barat, seperti tudingan dari sejumlah element yang marak berkembang menghiasi lembaran pemberitaan sejumlah media belakangan ini tetapi murni sebagai sikap kepedulian yang ditunjukan sebagai bagian dari masyarakat yang merasa diri warga daerah Sumbawa Barat.

Demikian ditegaskan Kabag Humas PDE Setda KSB, Najamuddin Amy, dalam jumpa Pers yang berlangsung Jum'at (15/4). Pada kesempatan itu, Najamuddin juga menegaskan, keterlibatan sejumlah PNS dan seluruh tenaga kerja lainnya, sama sekali tidak melanggar aturan perundang-undangan apapun dan murni sebagai wujud partisipasi dalam membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah Sumbawa Barat seutuhnya.

Disebutkan Najam sapaan Kabag Humas PDE Setda KSB, didalam kaedah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 28, secara jelas diberikan hak sebagai warga negara untuk berkumpul, berserikat dalam mengeluarkan pendapat. Artinya, keterlibatan sejumlah PNS dan pegawai pemerintahan lainya menurut Najam, tidak harus dipandang dari atribut yang disandang para pengunjuk rasa, tetapi lebih kepada kapasitas mereka sebagai warga daerah yang memiliki rasa cinta dan kepeduliannya akibat sejumlah hak yang seharusnya menjadi milik mereka dan daerah telah dirampas oleh pihak lain.

''Aksi PNS ini bentuk solidaritas dalam membela kepentingan rakyat dan hak-hak yang sepantasnya menjadi milik daerah. Dan tidak ada intruksi atau perintah dari kepala daerah,''tegas Najam dihadapan sejumlah wartawan. (ian)