Pemda KSB Intimidasi PNS Dengan Wajib Berdemo

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Minggu, 17 April 2011 20:07

Taliwang, Tambangnews.com.- Pernyataan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Drs. H. Mala Rahman yang menilai aksi demonstrasi merupakan gerakan sosial dinilai disalahartikan oleh Wakil Bupati KSB

"Gerakan aksi pada Senin (18/4) besok bukan gerakan sosial seperti yang diuncapkan Wabub KSB beberapa waktu lalu melalui Sumbawanews.com." ungkap Koordinator Sumbawa Barat Coruption Watch (SBCW) Masadi H. Jafar.

Gerakan tersebut merupakan intimidasi Pemda KSB terhadap PNS, tenaga sukarela dan tenaga honorer yang wajib ikut dalam demo di Benete, "Jika tidak ikut demo atau tidak hadir dilokasi demo maka mereka akan didenda hingga Rp2juta." ungkap Masadi.

Hasrat Pemda ini sudah tentu menganggu pelayanan publik di KSB, apalagi pada hari Senin besok ada agenda nasional untuk ujian akhir Nasional tingka SMU/SMK secara serempak. "Sungguh aneh kebijakan Pemda KSB, justru masa depan anak didik di KSB dikorbankan demi ambisi sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan." terang Masadi.

Proses perebutan saham 7% ini tidaklah sebanding hasil yang akan diterima pertahunnya nanti, apalagi biaya yang dikeluarkan untuk merebut saham ini sudah sangat banyak." ungkapnya.

Masadi juga menyentil tentang skala prioritas yang seharusnya dilakukan Pemda KSB, "ada kepentingan mendeak rakyat saat ini contohnya kelangkaan pupuk di KSB yang sudah 1 bulan ini dicari petani." jelasnya.

Pelayanan kepada rakyat oleh pemerintah ini sudah tidak jadi perhatiannya, pejabat daerah dalam hal ini Bupati serta DPRD sudah jarang berada di daerah, "apa benar mereka lobi ke pusat, anggaran yang keluar untuk semua proses ini sampai sekarang cukup banyak tentu sumbernya perlu kita pertanyakan dan banyak dampak-dampak lain yg ditimbulkan dalam proses ini." cetusnya.

Jadi saya menekankan kepada Bupati dan DPRD serta Pemerintah Pusat untuk segera mengakhiri semua proses ini, karena yang jadi korbannya rakyat. "Kalau memang saham ini akan bermanfaat buat rakyat KSB berikanlah ke Daerah tetapi kalau pemerintah pusat melihat banyak mudarat ketimbang manfaatnya untuk Daerah silakan diputuskan secepatnya." pungkas Masadi.(sn01)