DPRD KSB Akan Bentuk Pansus Tailing, Konsentrat dan Tenaga Kerja

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Dian Kurniawan

Selasa, 26 April 2011 16:53

Taliwang KSB, Tambangnews.com - Kekhawatiran dari pemerintah daerah dan pihak Legislatif di Sumbawa Barat, terkait dengan statemen yang terlontar dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Agus Martowardoyo, yang menduga telah terjadi perdagangan ilegal hasil konsentrat pertambangan di indonesia, telah memicu semangat para wakil Rakyat (DPRD) Sumbawa Barat untuk segera mungkin membentuk Pansus yang berkutat pada persoalan konsentrat, Tailing dan tenaga kerja.

Seperti dibeberkan pada salah satu media on line nasional, PEmerintah Pusat menurut Agus Martowardoyo telah menemukan indikasi adanya penjualan hasil pertambangan yang tidak sesuai dengan data yang diterima pemerintah pusat. Dari 5 juta ton data ekspor yang dilaporkan ternyata dari pihak perusahaan luar mengaku mengimpor dari Indonesia sejumlah 20 juta ton. Artinya, ada selisi 15 juta ton yang digelapkan.

Berdasarkan data yang dipaparkan menteri Keuangan RI itu, Ketua Komisi II DPRD Sumbawa Barat, M.Syahril 'Dea Naga' Amin, menyerukan seharusnya Menteri Keuangan menugaskan kepda ESDM untuk segera melakukan pengecekan terkait dengan persoalan yang mana menjadi integritas nasional. Sehingga masih tambah Syahril, pemerintah daerah (KSB) dapat mensinergikan semua yang ada dengan Menteri Keuangan.
''Kalau itu sampai terjadi di Newmont tentunya akan berimbas juga kepada kerugian daerah,''ujar Syahril.

Hal senada juga diungkapkan Fud Syaifuddin, anggota komisi II lainnya. Menurut Fud, jika pemerintah pusat berkeinginan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya yang ada dikabupaten Sumbawa Barat, tidak harus dengan cara pempus menguasai/mengambil saham 7 persen itu. Karena menurut Fud, ada beberapa langkah kongkrit yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat. Misalkan disarankan Fud dengan merivisi kontrak karya (KK) atau membuat regulasi langsung untuk mengatur tentang dugaan yang diungkapkan Menteri Keuangan.

Sementara itu diakui Fud, pemerintah daerah KSB sebelumnya juga telah mengantisipasi terhadap persoalan yang diungkapkan Menteri keuangan. Oleh karenanya, Pemda mengambil inisiatif dengan menerbitkan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) sebagai bentuk pengawasan. Sekalipun dalam pelaksanaannya SKAB ternyata mendapat penolakan dari pemerintah pusat.
''SKAB yang kita berlakukan dengan maksud sebagai bentuk pengawasan terhadap SDA telah ditolak Pempus. Tapi sekarang mereka ribut karena kecolongan adanya penggelapan data ekspor hasil tambang,''sangat lucu kan sindir Fud sembari persoalan ini nantinya akan mengambil kebijakan Dewan untuk segera mungkin melakukan pansus.
''Insya Allah bulan mei nanti kita akan melaksanakan pansus untuk tiga persoalan penting yaitu, Konsentrat, Tailing dan Tenaga kerja,''ucapnya. (ian)