Saham Gagal Direbut, Bupati KSB Harus Mundur

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Kamis, 28 April 2011 17:22

Judhiar Abdulkadir

Mataram, Tambangnews.com.- Divestasi 7% Saham PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) dipastikan akan diambil oleh Pemerintah Pusat, dibalik kegagalan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata masih tersimpan janji yang harus dipenuhi oleh Bupati KSB DR. KH. Zulkifli Muhadli, SH MM.

"Tanggungjawab Bupati bahwa kegagalan memiliki saham 7% tersebut, harusnya sesuai janjinya akan mundur, jangan kemudian dibelokkan untuk tetap akan menutup operasional Newmont." Terang mantan kepala inspektorat KSB Judhiar Abdulkadir kepada tambangnews.com, Kamis (28/4) siang.

Dijelaskannya jika menilik pernyataan Bupati KSB dalam RDP dengan DPRD baru-baru, Judhiar tidak yakin Bupati KSB bernyali mengundurkan diri. "Kebohongan nyata sudah diperlihatkan oleh sang Kiai." jelasnya.

Semua orang tahu dengan kemampuan Bupati kita yang vocal, punya nyali sekaligus amunisi dan bahkan orasinya dengan memanipulasi informasi mampu menghipnotis masyarakatnya, untuk mempercayai apa saja yang dilafaskan Tapi itu hanya untuk golongan masyarakat tertentu, yang punya kepentingan, karena substansinya adalah jalan keluar (win-win solution) tidak harus mengorbankan rakyat apalagi PNS. "Ngotot hanya akan memperlihatkan kelemahan individual dalam tata kelola pemerintahan, dan tidak mustahil berkembang dugaaan memang telah terjadi transaksional politik."terangnya.

Saya ragu atas keputusan dan kewenangan seorang Bupati menutup operasi Perusahaan Multi Nasional (Incorporation). Surat Permohonan langsung dari rakyat sebagai acuan ( UU Minerba No.4 Tahun 2009 Pasal 115) menjadi perdebatan, karena Pusat menjadi maklum bahwa demo yang diusung masyarakat tidak berhasil telah diperbesar dengan mobilisasi PNS, sehingga apa betul keputusan Bupati atas keinginan rakyat ? Jangan lupa andaipun ditutup, memang deposite sudah menjelang akhir. Dan kami melalui saran Dirjen Minerba telah mengkomunikasi kondisi riil masyarakat melalui pernyataan masyarakat, SPSI dan sejumlah LSM kepada lintas Kementerian termasuk PIP di Jakarta!

Alur pikir Bupati untuk mengambil alih (akuisisi), Divestasi 7% saham Newmont tahap-II, menjadi konsen kami masyarakat KSB di perantauan. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, kami sepakat melalui Forum Masyarakat Peduli Sumbawa Barat–FMPSB, akan meminta Pemerintahan Daerah memberikan penjelasan terinci, dan jika perlu kami akan bersama Pemerintah melakukan renegosiasi dengan Pemerintah Pusat cq. Pusat Investasi Pemerintah dengan kepastian bahwa swasta tidak diikutsertakan.

Kasihan rakyat kita terkotak-kotak karena sebenarnya ada sejumlah konflik internal di Pemerintahan kita tapi kemudian disulut menjadi konflik luaran dengan menuding pihak-pihak tertentu (internal conflict pushed to become external cohession). "Siapa dan untuk apa mereka bermain, Kita lihat saja nanti." jelasnya.

Coba lihat dengan pengalaman saudara tua kita Kabupaten Sumbawa, tenang tapi menghanyutkan, tidak perlu bekoar tapi manakala produksi Newmont beranjak ke Kabupaten Sumbawa, maka yang pertama harus diusiknya. “ Apa dasar Provinsi merebut 40%, bagian yang tidak proporsional sebagai daerah non- penghasil ? Rakyat pasti mendukung merebut kepemilikan 40% itu, dan wajar kalau Provinsi kemudian kebagian cukup 20 %." papar Yar.

Jika mau jujur Sumbawa Barat punya kemampuan tawar (bergaining position) yang tidak kalah dengan Kabupaten Sumbawa. Produksi boleh saja di Kabupaten Sumbawa, tapi KSB tetap akan menjadi tempat proses dan pengapalan produksinya. Banyak hal yang bisa diperbuat, sebut saja misalnya ; Perubahan Kontrak Karya dengan lebih mengoptimalkan peran serta kontribusi local secara lebih proporsional. Divestasi Saham 7% P.T. NNT bukanlah yang terakhir, karena masih tersisa 20 %, sehingga nantinya Saham dipegang oleh nasional menjadi saham dominan (preference stock).

"DPRD sebagai lembaga legislative harusnya memfasilitasi kemelut didaerah dengan pendekatan lintas institusional terkait, Tidak harus pasang badan, dan secara tidak disadari akan bermuara pada pembiaran yang seharusnya menjadi ranah dan tanggunjawab lembaga yang terhormat ini." Menutup pembicaraan seraya menyinggung peran DRPD selama ini. (sn01)