| Menkeu Kaget, Daerah Punya Saham 24% Tapi Tidak Punya Kewenangan |
 |
 |
 |
| Oleh Arif Hidayat |
| Selasa, 07 Juni 2011 23:07 |
 Jakarta, Sumbawanews.com.- Kepemilikan saham 24% hasil divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) yang dikuasai Pemda NTB, Kab. Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat bersama PT Multicapital dipertanyakan Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo."Mereka punya saham 24% tapi tidak punya akses ke Newmont." cerita Agus dalam konfrensi pers di Gedung Djuanda I Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Selasa (7/6/2011). Dijelaskannya beberapa waktu lalu tujuh orang yang berasal dari DPRD Sumbawa Barat yang merupakan anggota pansus konsentrat menemui dia di kantornya untuk meminta bantuan agar Newmont menyerahkan data-data konsentrat produksi mereka. "Dia ingin tahu kadar emasnya berapa, berapa tembaga dan berapa lainnya," jelasnya setelah setelh mendapat pertanyaan dari wartawan Tambangnews.com. Agus kemudian mempertanyakan kewenangan pemda dengan saham yang dimiliki pada Newmont. "Saya katakan, lho? bukannya kamu sudah punya 24 persen. Bukannya lokasinya ada disitu dan bukannya DPRD mempunyai fungsi pengawasan gitu, karena pengawasan itu kan penting sekali," ujar Agus sambil mengkonfirmasi ke SUmbawanews apa fakta tersebut benar terjadi didaerah. Menuritnya ini yang membuktikan harus adanya reprsentatif dari pemerintah pusat pada direksi Newmont. Dengan demikian, pemerintah dapat memperingatkan jika Newmont adalah perusahaan join venture asing yang bekerja di Indonesia. "Kamu adalah tamu di Indonesia, kamu harus hormati manajemen lokal, kamu harus hormati karyawan/karyawati lokal, kamu harus hormati regulator atau pusat ataupun daerah dan harus hormati pemegang saham lokal, pesan seperti itu saja sudah pesan pengantar supaya mereka lebih tertib," ungkap mantan dirut Bank Mandiri ini. "Betulkan Ibu Anny yang tentang konsentrat itu, ada permintaan?" tanya Agus kepada Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati membenarkan kunjungan tujuh orang dari DPRD sumbawa Barat pansus konsentrat yang mempertanyakan data-data dan sebagainya. "Ironi karena 24 persen saham harusnya bisa akses ke pemegang saham. Memang pemegang saham dan cukup mayoritas memang seharusnya bisa akses terhadap data, bisa akses terhadap laporan keuangan misalnya, bisa akses terhadap pengawasan," jelas Anny dalam kesempatan yang sama. Ini menjadi pertanyaan bagi kami sebetulnya apa yang yang dilakukan terhadap bisnis proses di Newmont, sementara yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri dengan hanya tujuh persen yang dimiliki, pemerintah akan mendapatkan satu komisaris yang fungsinya akan menjadi pengawas. "Pasti akan (bisa) akses pada bisnis data, proses dan operasional sebagainya jadi tujuh persen ini menjadi penting karena dapat dilihat pemerintah pusat bisa mengawasi seluruh proses bisnis demi kepentingan rakyat sebesar-besarnya," ujar Anny mengakhiri penjelasannnya. (sn01) 
|
| LAST_UPDATED2 |
New speeches essays paper writing cor...
mysnmb http://paydayloanslkc.co.uk/ s...
thank you for sharing!it is good arti...
aelsmkke http://paydayloanslkc.co.uk/...
unahxd http://paydayloanslkc.com/ pay...