| Faisal Basri: Biang Masalah Divestasi Newmont Adalah Bakrie |
 |
 |
 |
| Oleh Arif Hidayat |
| Rabu, 08 Juni 2011 18:27 |
 Jakarta, Tambangnews.com.- Kekisruhan divestasi saham 7% PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) lebih disebakan oleh sepak terjang politik kelompok Bakrie dibandingkan dengan pijakan hukum dalam mengeksekusi saham Newmont. Demikian pandangan pengamat ekonomi Faisal Basri dalam seminar divestasi PT NNT yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FE UI dan Paramadina Public Policy, Rabu (8/6/2011)."Ibaratnya seorang gadis yang tidak mau dijodohkan, mana mungkin Newmont bisa nyambung dengan Bakrie yang semua orang sudah tahu bagaimana manajemen Bakrie." jelas Faisal. Faisal juga mengkritik Pemerintah yang tidak mau berterus terang tentang siapa sebenarnya yang membuat kisruh divestasi ini. "Pemerintah harusnya bisa melihat mana yang harus ditempuh dengan cara hukum dan mana dengan cara politik, serangan Bakrie malah dijawab dengan pandangan hukum dan itu tidak nyambung." jelasnya. Menurut Faisal seharusnya SBY tegas menghadapi masalah sepak terjang kelompok Bakrie ini, "Kan Aburizal juga anggota Setgab, masa masalah divestasi ini tidak bisa diselesaikan dalam Setgab?" tanya Faisal. Faisal juga mengkuatirkan adanya korban politik dalam divestasi ini, "Jangan sampai Menkeu Agus Marto disuruh mundur karena harus bertahan memperebutkan saham divestasi ini, kalau sampai mundur maka Bakrie harus menjadi musuh bersama." Ajaknya. Faisal juga menilai, kebijakan divestasi 24% jelas merugikan daerah dan tidak berdampak pada tujuan divestasi itu sendiri, "Saya bingung dan nga tahu namanya apa, kok saham yang sudah dibeli nasional kemudian digadaikan ke asing." jelasnya. Namun Faizal tidak sepaham dengan Pemerintah tentang Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang mengambil saham tersebut, "Seharusnya saham tersebut diserahkan ke BUMN, jangan pemerintah langsung yang membelinya." terang Faizal. Senada dengan Faisal, Dosen Hukum Universitas Indonesia Erman Rajagunguk juga menilau dasar hukum pengambilan saham oleh Pemerintah tidak masalah, "Yang menjadi masalah adalah adanya intervensi politik." jelasnya seraya menegaskan tidak ada masalah jika PIP yang mengambil saham tersebut. Seharusnya Pemerintah melakukan pendekatan politik, "Tinggal ajak bicara mr "A" pasti semuanya beres." ungkap Erman disambut tawa peserta seminar. Erman melihat kekisruhan ini lebih disebabkan oleh ketidaktegasannya Presiden SBY dalam mengambil keputusan, "Seharusnya Golkar yang juga menjadi bagian Setgab harus sepaham dengan kebijakan Pemerintah." terangnya. Dalam seminar ini, pembicara lain yang juga hadir diantaranya Mantan Ketua DPRD KSB Manimbang Kahariady, Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto, Dosen FE UNI, Robert A. Simanjuntak, Dir Sumber Daya Energi, Pertambangan dan Mineral Bappenas, Dosen Universitas Paramadina Didik H Rachbini, dan Dosen FH Universitas Sriwijaya Amzulian Rifai. (sn01) 
|
New speeches essays paper writing cor...
mysnmb http://paydayloanslkc.co.uk/ s...
thank you for sharing!it is good arti...
aelsmkke http://paydayloanslkc.co.uk/...
unahxd http://paydayloanslkc.com/ pay...