| Kurtubi Minta Saham Newmont Dihibahkan Ke Pemda di NTB |
|
|
|
| Oleh Administrator |
| Kamis, 16 Juni 2011 20:01 |
Jakarta, Tambangnews.com.- Keputusan Pemerintah Pusat untuk mengambil divestasi saham 7% PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) tahun 2010 dinilai tidak konsisten dengan keputusan sebelumnya."Sebaiknya saham tersebut dihibahkan saja ke Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat." jelas Komisaris PT Multi Daerah Bersaing (PTMDB), Kurtubi, Kamis (16/6/2011). Kurtubi beralaasan perolehan Pemda dari tambang PT NNT ini hanya sekitar 5% saja. Sedangkan yang 95% menjadi kewajiban PT NNT (termasuk pajak dan royalti) ke Pemerintah Pusat. Kondisi ini memperlihatkan Pemerintah Pusat sudah memperoleh banyak dibanding Pemda sendiri. “Oleh karena itu, berilah kesempatan pada Pemda untuk memperoleh dividen dari PT NNT ini,” jelasnya. Menurut Kurtubi Pemerintah Pusat menghibahkan divestasi saham tujuh persen kepada Pemda, paparnya, agar terhindar dari kesimpangsiuran peran dari Pemerintah Pusat sebagai pemegang kebijakan dan regulator bukan pemain saham. Apabila Pemerintah Pusat tetap kukuh untuk membeli divestasi saham tersebut, Kurtubi memperkirakan akan berdampak percuma saja. Sebab, saham 7% tidak memberikan arti apa-apa walaupun ditempatkan komisaris dari pusat di PT NNT setelah pembelian divestasi saham tersebut. "Alasan penempatan Komisari di PTNNT tidak memberikan arti apa-apa dan percuma saja." jelasnya. Sebelumnya Menteri Keuangan Agus Marto menegaskan bahwa saham yang diambil Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tidak akan dihibahkan kedaerah. "Yang dilakukan Pemerintah Pusat cermin dari komitmen NKRI." jelasnya saat konfrensi pers bersama 8 dekan Fakultas Hukum di Kantor Menkeu , selasa (7/6) lalu. Kita itu sangat memerhatikan NTB, bahkan di luar saham yang 7% yang kita mau ambil kita sudah bicara dengan Gubernur, ketemu dengan bupati-bupati, DPRD,"kita sampaikan bahwa kita akan perhatikan." jelasnya. Agus mencontohkan komitmen Pemerintah misalkan pennyelesaikan lapangan terbang di Lombok, Lombok Tourism Development, program 1 juta sapi, jagung, rumput laut, penyediaan listrik non-BBM. "Pemerintah dengan terbuka siap, tapi harus paham bahwa bendahara umum negara itu mewakili negara dan kami dari Menkeu itu pasti mendapat persetujuan dari pemerintah untuk melakukan investasi ini." jelasnya. (sn01) |





Jakarta, Tambangnews.com.- Keputusan Pemerintah Pusat untuk mengambil divestasi saham 7% PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) tahun 2010 dinilai tidak konsisten dengan keputusan sebelumnya.












New speeches essays paper writing cor...
mysnmb http://paydayloanslkc.co.uk/ s...
thank you for sharing!it is good arti...
aelsmkke http://paydayloanslkc.co.uk/...
unahxd http://paydayloanslkc.com/ pay...