Mataram, Sumbawanews.com.- Pemerintah Provinsi NTB bersama  pimpinan DPRD Provinsi NTB berkomitmen untuk terus berjuang agar mendapatkan 7 persen saham divestasi PT. NNT Tahun 2010. Masing-masing pimpinan DPRD menyatakan sikapnya yang kuat di depan awal media massa baik cetak maupun elektronik, saat jumpa pers di Ruang Ketua DPRD Provinsi NTB, 22/6/2011.

Ketua DPRD Provinsi NTB – Drs. H. Lalu Sujirman mengawali  statemennya mengatakan, ikhtiar bersama untuk meraih 7 persen selama ini serius dilakukan DPRD NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB. Alangkah bijaksana Pemerintah Pusat jika mendengarkan apa yang menjadi aspirasi daerah, jelas Sujirman. Pemerintah Provinsi NTB tetap berharap agar sisa 7 persen saham PT. NNT yang dibeli pemerintah pusat diserahkan ke Pemerintah Daerah, harapnya.

Pada tempat yang sama Suryadi Jaya Purnama mengatakan, persoalan divestasi ini bukan persoalan hukum, tapi keberpihakan pemerintah pusat pada kesejahteraan masyarakat NTB. Jangan sampai mengabaikan hak kesejahteraan bagi daerah  NTB.

Wakil Ketua DPRD NTB H. Lalu Moh. Syamsir menegaskan, unsur pimpinan DPRD dan seluruh anggota tetap sepakat sisa saham 7 persen dimiliki Pemda, bukan Pemerintah Pusat. Kami sepakat dan sepaham untuk memperjuangkan 7 persen itu menjadi milik Pemda NTB. Pihaknya siap berjuang  sampai akhir. Perjuangan ini harus kita lakukan bersama-sama seperti halnya perjuangan yang telah kita tunjukkan sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD NTB Lalu Alex mengatakan bahwa pada prinsipnya pmpinan DPRD NTB tetap memperjuangkan kepemilikan 7 persen saham itu menjadi milik Pemda NTB.

Senada dengan unsur pimpinan DPRD Provinsi NTB, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, mengatakan bahwa di era Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah menjanjikan saham PT. NNT 31 persen utuh dimiliki Pemda NTB. Berdasarkan itulah Pemerintah Provinsi NTB meminta komitmen dan janji itu walau di era sekarang Menteri Keuangannya sudah diganti. Tapi itu satu institusi, harapnya.

Lebih lanjut, konsorsium atau kerjasama Pemda NTB dengan pihak swasta untuk membeli saham Newmont merupakan anjuran dari Pemerintah Pusat yang pada saat itu, pusat tidak mampu membeli sisa saham Newmont lantaran keterbatasan anggaran. Pemerintah pusat tidak seharusnya menawarkan Pemerintah Daerah membeli saham dengan dana sendiri. Sebab, Menteri Keuangan tahu persis kondisi keuangan Pemda di NTB. Menteri Keuangan tahu betul kondisi fiskal NTB yang masih rendah.

Jika Menteri Keuangan menawarkan Pemda membeli semua 7 persen  sama PT. NNT dengan dana dari PIP, yang kemudian pembayarannya dicicil dari deviden, maka tawaran ini bisak dipertimbangkan lebih lanjut, Kata Majdi.

Kalau 7 persen saham PT. NNT itu untuk kepentingan masyarakat secara nasional, itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian diserahkan kepihak asing itu justru menjadi masalah, tandas orang nomor satu di NTB ini.

Pemerintah Provinsi NTB meminta  agar Pemerintah Pusat menghibahkan sisa saham 7 persen PT. NNT. Jika tidak Pemerintah Daerah tetap berjuang sampai 7 persen itu betul-betul menjadi milik masyarakat NTB.  (shr)