Pewarta Dukung BPK Audit Divestasi Newmont

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Selasa, 28 Juni 2011 22:41

Juhiar Abdulkadir, Daeng Salamuddin dan Hatta Taliwang

Jakarta, Tambangnews.com.- Permintaan Kementerian Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pembelian saham 24% divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) tahun 2006-2009 mendapat dukungan dari Petisi Masyarakat Sumbawa Jakarta (Pewarta).

Penggagas Petisi Warga Sumbawa (Pewarta) M. Hatta Taliwang menilai permintaan Menkeu kepada BPK untuk mengaudit proses pembelian saham 24% sangat wajar, mengingat selama proses divestasi 24% PTNNT banyak kejanggalan yang terjadi.

"Kami berharap BPK bisa menindaklanjuti permintaan audit ini." jelas Hatta dalam rapat koordinasi Pewarta yang dihadiri oleh Yan Sirajuddin, Manimbang Kahariadi, Judhiar Abdul Kadir dan Daeng salamuddin di Jakarta, Selasa (28/6/2011) malam.

Senada dengan Hatta, Peneliti Intitute for Global Justice (IGC) Salamuddin Daeng mendukung penuh upaya Menkeu untuk membuka transparansi selama proses divestasi saham 24% PTNNT.

"Salah satu jalan untuk menunjukkan transparansi tersebut adalah dengan BPK melakukan Audit." jelas Daeng.

Daeng memberikan gambaran, BPK juga harus melihat payung hukum pembentukan Perusahaan Daerah yang dijadikan kendaraan untuk mengesekusi saham 24% tersebut.

"Yang tidak kalah menariknya adalah keterklibatan pihak Ketiga dalam hal ini kelompok Bakrie untuk mengusai saham 24% tersebut." jelas Daeng.

Ketua Pewarta Manimbang Kahariady juga memberikan apresiasi kepada Menkeu yang berani mendorong BPK untuk mengaudit proses divestasi tersebut.

Diakui oleh mantan Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini, proses divestasi saham 24% PTNNT penuh dengan penyimpangan. "Keterlibatan PT Multicapital dalam menguasai 75% kepemilikan di PT Multi Daerah Bersaing masih penuh dengan misteri." ungkap Manimbang.

Saya sebagai ketua DPRD KSB saat itu, banyak tidak mengetahui proses-proses selama divestasi tersebut, ada yang disembunyikan dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas.

"Yang menjadi pertanyaan banyak orang hingga saat ini, berapa dividen yang telah diterima oleh daerah dari saham 24% tersebut, dan kemana dividen yang seharusnya menjadi hak daerah tersebut." tanyanya.

Manimbang berharap BPK dalam waktu dekat bisa segera menindaklanjuti permintaan Menkeu ini.

Sementara itu Ketua BPK Hadi Poernomo mengaku telah menerima dua surat permintaan untuk melakukan audit pada divestasi PTNNT.

Surat pertama berasal dari DPR RI yang meminta BPK mengaudit penggunaan dana PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang dipakai untuk membeli saham Newmont tersebut.

Surat ketua berasal dari Kementerian Keuangan yang meminta BPK mengaudit pembelian 24% saham divestasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Hadi memastikan, dua permintaan itu akan memperoleh perlakuan yang sama. "BPK independen," katanya, Jumat (24/6).

Hadi belum memastikan aspek apa saja yang akan diaudit. Menurutnya, masalah audit ini akan dibahas dengan anggota BPK lainnya.

Yang jelas, dia mengatakan, DPR meminta BPK menguji apakah penggunaan dana PIP untuk membeli 7% saham divestasi Newmont itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum. Asal tahu saja, PIP membeli 7% saham perusahaan pertambangan emas tersebut sebesar US$ 246,8 juta.

Sementara Kementerian Keuangan, lanjut Hadi, meminta pihaknya mengecek apakah 24% saham divestasi sudah dikuasai oleh pemerintah daerah. Seperti diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa Barat merasa tertipu.

Ini lantaran 24% saham milik PT Multi Daerah Bersaing, perusahaan patungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Sumbawa Barat dengan anak usaha PT Bumi Resource Minerals, Multicapital, telah digadaikan ke Credit Suisse Singapura.(sn01/ktn)