Mataram, Tambangnews.com.- Gubernur NTB – Dr. TGH. M. Zainul Majdi terus berjuang untuk mendapatkan 7 persen Divestasi Saham PT. NTT untuk kesejahteraan masyarakat NTB, lebih-lebih daerah NTB IPM-nya masih rendah bila dibandingkan dengan daerah lain

Memang indikator yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat itu masih berada di bawah provinsi yang lain, jelas Majdi saat membuka sekaligus sebagai narasumber pada Diskusi Publik Divestasi “Benarkah Menggali Bumi Untuk Rakyat” 27/6 di Hotel Lombok Garden Mataram. 

Dijelaskannya, kepentingan NTB adalah memastikan keseluruhan operasi PT. NNT supaya betul betul membawa manfaat yang optimal bagi masyarakat NTB. Itulah salah satu alasan mengapa Pemerintah Provinsi NTB memiliki keinginan kuat untuk memiliki saham di PT NNT. Dan keinginan ini kata, Majdi  terus mengkomunikasikan kepada seluruh unsur yang terkait baik itu pemerintah pusat maupun pihak-pihak yang terkait lainnya.

Lebih lanjut, harapan dari pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa maupun Kabupaten Sumbawa Barat ketika mengkomunikasikan masalah divestasi ini adalah ada respon yang positif dari pemerintah pusat. “Kami mengharapkan ada simpati bahkan kalau perlu ada empati pemerintah pusat terhadap daerah NTB.

Secara objektif, ia mengakui bahwa keberadaan PT. NNT banyak potensi-potensi di dalamnya yang bisa dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat NTB.

Dihadapan peserta, Majdi menyampaikan rasa keprihatinannya terhadap proses divestasi ini, baik pada pra arbitrase maupun pada saat ketika berbicara divestasi 7. Ia menilai, ada kesan bahwa divestasi ini mis leading atau wacananya bukan lagi wacana nasionalisasi bagaimana agar penguasaan nasional di perusahaan PT NNT dapat terwujud setelah divestasi 51. Tetapi justru yang mengemuka adalah persilangan kata, ada ketidaksinkronan, jelasnya. 

Ini menimbulkan  pertanyaan besar, mengapa kemudian semangat divestasi yang semula nasionalisasi kemudian wacananya justeru tidak konstruktif untuk kita keseluruhan di Indonesia. Apakah sesuatu yang pantas kalau sesuatu hal yang menyangkut tata kelola satu perusahaan, sebesar apapun perusahaan itu, kemudian bisa menimbulkan “friksi” di dalam internal pemerintah, tanya Majdi. Itu tidak boleh terjadi, dan salah satu cara agar itu tidak terjadi dari awal adalah dengan mencoba bersimpati dan berempati terhadap kondisi masyarakat NTB. “Perlu diingat 4,5 juta jiwa rakyat NTB adalah bagian dari 237 juta jiwa rakyat Indonesia”, tegasnya.

Faktanya, 5,8 trilyun lebih yang disetor PT NNT kepada Negara pada tahun 2010 baik dalam bentuk pajak maupun bukan pajak, hanya sekitar 260 milyar yang kembali ke Provinsi NTB termasuk kabupaten/kota yang ada dalam bentuk bagian royalti atau persentasenya kurang dari 5, jelasnya. (ntb/irf)