Wapres Memimpin Rapat Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Rabu, 24 Agustus 2011 05:02

Wakil Presiden Boediono memimpin rapat Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. (Foto : Jeri Wongiyanto)

Jakarta, Tambangnews.com.- Wakil Presiden (Wapres) Boediono memimpin rapat mengenai percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, Selasa 23 Agustus 2011. Topik utama rapat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pengganti PMK Nomor 77/2011 tentang Jaminan Kelayakan Usaha PT PLN . PMK pengganti telah ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) pada 22 Agustus 2011. Hadir pada rapat itu, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawaty, Direktur Utama PLN Dahlan Iskan serta para pejabat eselon I dari berbagai Kementerian yang menangani masalah ini.

Wapres memandang, terbitnya PMK pengganti ini akan menyelesaikan kekhawatiran investor mengenai kemampuan finansial PT PLN untuk menyelesaikan semua kewajiban yang muncul dari Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) atau power purchase agreement (PPA) antara PLN dengan pembangkit listrik swasta. PMK Pengganti ini antara lain lebih jelas mengatur bahwa penerima surat jaminan atas kemampuan PLN yang diterbitkan adakah pengembang listrik swasta yang bersangkutan. Sementara, pada PMK 77/2011 yang lama surat jaminan itu diterbitkan kepada PLN. Dengan demikian surat jaminan ini adalah garansi positif untuk masing-masing PPA dari Pemerintah agar pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi semakin lancar.

Hal lain yang juga diatur pada PMK Pengganti adalah syarat batal yang lebih jelas. Misalnya, jaminan pemerintah tidak akan berlaku lagi jika setelah 48 bulan diterbitkan pengembang listrik swasta tidak juga berhasil mendapatkan dukungan keuangan (financial closing) untuk membiayai proyek.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada seluruh investor agar pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik panas bumi dapat segera bergulir. Pembangkit listrik tenaga panas bumi sangat penting karena pemerintah sudah bekomitmen menggunakan sumber energi yang lebih ramah lingkungan dan bersih. Sebanyak 40% dari proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua akan menggunakan tenaga panas bumi. "Investor sudah menunggu dan minat mereka sangat besar untuk membangun pembangkit tenaga listrik panas bumi," kata Wapres Boediono.(wprs)