YSTP Tolak Batavia PLC Terlibat Dalam Divestasi Newmont

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Kamis, 25 Juni 2009 17:23

Taliwang, Sumbawanews.com.- Yayasan serikat Tani Pembangunan (YSTP), melalui Kordinator Divisi Pusat Studi Kebijakan Publik Erwansyah M.Si Menolak Batavia PLC menguasai saham PT.Newmont Nusatenggara (PTNNT). Penolakan ini didasarkan oleh beberapa alasan, diantaranya Batavia PLC merupakan anak perusahaan Amstelco plc yang notabene merupakan perusahaan asing dari Inggris. Jika sampai Batavia PLC diterima sebagai mitra, maka semangat nasionalisasi saham sebagaimana diamanatkan oleh Kontrak Karya dan keputusan Arbitrase tidak terlaksana.

Lebih lanjut diungkapkan Alumni Magister UGM ini pada Kamis (25/6) sore, bahwa seharusnya Pemerintah Sumbawa Barat dan Pemrov tidak terburu-buru melaksanakan beauty contest atau apapun istilahnya, sebab kita tahu bersama Pemerintah pusat dan PT. NNT belum mencapai kesepakatan terkait berapa nilai sebenarnya saham PT. NNT.

Kita tentunya menghargai semangat Pemda dan Pemprov yang pro aktif mencari mitra dalam upaya memiliki saham, tetapi kita juga berharap semangat tersebut tidak mencederai hasil yang akan diperoleh. Pengalaman pada divestasi sebelumnya bisa menjadi contoh, dimana rekomendasi telah keluar baik dari eksekutif dan legislative baik tingkat Provinsi maupun kabupaten yang akhirnya tidak terpakai dan mubazir. Tentunya hal-seperti itu kita harapkan tidak terjadi lagi akibat sikap terburu-buru.

Seperti diketahui Amstelco Plc Ltd dan PT Northstar Pacific Indonesia telah melakukan presentasi di hadapan Pemprop NTB, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa serta BKPM Daerah tiga pekan yang lalu. Keduanya menawarkan kerja sama dengan tiga pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mendanai pembelian 10 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara senilai total 391 juta dolar AS atau sekitar Rp4,1 triliun

Terkait Presentasi Batavia Plc yang telah disampaikan, aktifis muda ini menyebutkan masih banyak hal yang belum jelas. Sebut saja model kerjasama yang akan dibangun, pembagian saham antara Batavia-DMB dan Pemda, jangka waktu kepemilikan saham oleh Batavia plc, jumlah deviden yang akan diterima KSB dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.

"Untuk itu kita berharap, Gubernur, Bupati dan pimpinan DPRD untuk ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan dalam hal kerja sama dengan investor atau pihak kedua." jelasnya.

Erwan juga berharap, para pimpinan daerah tidak hanya bereoforia dengan saham, tetapi juga berfikir bagaimana kelanjutan system pinjam pakai lahan karena erat kaitannya dengan nasib ribuan karyawan. (tn01)