Taliwang, Tambangnews.com.- Dinas ESDM dan Budpar selaku leading sektor yang membidangi pengelolaan energi dan sumberdaya mineral terus berupaya untuk mencari formulasi yang tepat dalam merumuskan kebijakan yang strategis untuk mengatasi masalah pertambangan rakyat. Hal ini amatlah penting untuk dilakukan mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan cukup patal bagi lingkungan jika tidak dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pemda Sumbawa Barat telah membentuk Tim Terpadu  untuk melakukan pengawasan dan penertiban pertambangan tanpa izin sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 947 tanggal 3 oktober 2011 dengan lima tugas pokok : 1. Melakukan pengawasan dan penertiban lokasi penambangan tanpa izin, 2. Melakukan inventarisir/pendataan alat pengolah/gelondong/tong dan kelengkapan lainnya, 3.Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan, 4. Melakukan koordinasi serta melaporkan perkembangan kepada p[ihak – pihak terkait di kabupaten, provinsi dan pusat, 5. melaporkan hasilnya pada Bupati Sumbawa Barat.

Drs. Hajamuddin, MM Kadis ESDM dan Budpar KSB dalam penjelasannya kepada wartawan sumbawanes di ruang kerjanya kamis 20/9 menyatakan bahwa pemerintah akan mengambil kebijakan untuk melokalisir kegiatan pertambangan rakyat pada satu tempat khusus yang ditentukan berdasarkan usulan dari kesepakatan kepala desa bersama masyarakat  pada wilayah kecamatan masing – masing sehingga pemerintah bisa memantau dan mengawasi aktivitas pertambangan secara kontinyu sehingga dapat meminimalisir dampak yang timbul terhadap lingkungan dan masyarakat. Dia menambahkan usulan lokasi dari pemerintah desa setempat dan tim terpadu akan melakukan pengecekan apakah layak atau tidak untuk ditetapkan sebagai lokasi lokalisir.

“Ada beberapa syarat lokasi layak ditetapkan menjadi area lokalisir yakni memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, memenuhi aspek tehnis, sesuai aspek lingkungan dan aspek financial.” Jelasnya.

Disamping itu tidak bersentuhan langsung dengan pemukiman warga serta tidak berdekatan langsung dengan sumber air/irigasi, bebernya dengan lugas.

Tim terpadu yang dibentuk melibatkan Dinas Kehutanan, Lingkungan hidup dan Kesehatan. Adapun kegiatan tim tersebut saat ini melakukan sosialisasi pada kecamatan – kecamatan yang memiliki aktifitas penambangan maupun pengolahan mineral logam. Adapun materi yang disampaikan pada masyarakat dari masing – masing dinas terkait meliputi a. penambangan, pengolahan, pemurnian dan pemanfaatan bahan galian logam, b. Pemanfaatan kawasan hutan dan mekanisme perijinannya, c. Sistem pengolahan lingkungan dan penanggulangan dampak lingkungan dan dampak pemanfaatan air raksa, sianida dan arsenic.

“Tim terpadu akan melakukan sosialisasi secara terjadwal dengan fokus tiga kecamatan yakni Brang rea, Seteluk dan Taliwang, sosialisasi perdana sudah dilakukan di Aula Kantor Camat Brang Rea pada kamis, 20/10 dengan melibatkan Camat, Kepala Desa, kadus, RT, RW, Toga, Toma, pemilik gelondong/tong dengan pembicara Kadis ESDM, HUTBUNTAN, LH dan Kadis Kesehatan” beber Hajam.

Adapun output yang diharapkan dari penertiban kegiatan penambangan rakyat adalah mempermudah pemerintah untuk melakukan pengawasan dengan tujuan utama memberikan kesempatan kepada masyarakat seluas – luasnya menikmati SDA KSB secara tepat guna untuk menunjang kesejahteraan keluarga, namun dengan tetap memperhatikan kesehatan lingkungan dan hak – hak masyarakat lainnya.

Untuk dipahami jelas Hajam, Sumbawa Barat merupakan satu – satunya kabupaten di NTB yang sudah membuat regulasi berupa Perbub tentang ijin Pertambangan rakyat/ IPR. Dalam menerbitkan IPR pemerintah telah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, Gubernur dan DPRD sesuai amanan undang – undang.

“Pemerintah telah mendapat rekomendasi dari komisi III DPRD KSB untuk menerbitkan Ijin Pertambangan Rakyat sesuai ketentuan UU, saat ini Pemda KSB sudah menerbitkan 1 IPR atas nama Koperasi Bina Usaha Desa Belo Jereweh dan ada 4 permohonan baru oleh koperasi yang masih dalam proses pengurusan, sedangkan azas yang menjadi pertimabngan dalam penertiban IPR yakni tidak melanggar UU, masyarakat/kelompok/Koperasi diuntungkan dan pemerintah tdak dirugikan’’ ungkapnya kadis ESDM yang terkenal law profile.

“Pemerintah berharap agar masyarakat khususnya penambang dapat memahami dan mendukung langkah yang diambil pemerintah sehingga disatu sisi masyarakat dapat sejahterah dan pemerintah mudah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.” demikian hajam. (kamaruddin)

Comments

Add New Search

dr dre tour  - dr dre tour     |27.159.219.xxx |2011-10-22 11:13:52 Well just as expected, beats dr dre Monster did just that and released in conjunction with Dr. Dre again, beats pro a pair of earphones called Beats Tour high resolution in-ear headphones. beats solo The Beats are certainly a quality product and a pair of headphones that stand head above the rest in design and rich sound for the casual music consumer or even audiophile. The Beats Tour is aiming to do just the same in the ‘earbuds’ marketplace.Just like the Beats by Dr. Dre, the Tours are not only meant to impress with it’s sound quality but with their looks too. dr dre studioThe packaging is the same as the original, just in a smaller box,dr dre tour Reply 0   0

pujakusuma     |180.249.189.xxx |2011-12-09 07:02:28 kami akan bertahan akan wilayah kami.pemerintah harus pikirkan itu.gk bisa baik2 maka akan ada tindakan di luar dugaan Reply 0   0

pujakusuma     |180.249.189.xxx |2011-12-09 07:03:24 tetap akan perjuangkan putra lokal Reply 0   0

pujakusuma     |180.249.189.xxx |2011-12-09 07:04:35 sekarang sudah gk sabar lagi tentang ni mua Reply 0   0

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.