Masalah Pertambangan, Paulus minta Tiga Menteri SBY mengundurkan diri

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Zainud

Sabtu, 05 November 2011 17:04

Jakarta, Tambangnews.com.- Masih tumpang tindihnya kebijakan Pemerintah tentang Pertambangan Umum membuat rakyat tidak berada dalam situasi yang diuntungkan oleh sistem itu sendiri. Masyarakat tidak menerima manfaat akan keberadaan Pertambangan umum dalam bentuk keterlibatannya secara langsung.Hal ini berdamapak pada semakin melemahnya daya serap hasil produk dan jasa masyarakat disekitar wilayah tambang. Rakyat harus diposisikan dalam bisnis-bisnis pertambangan seperti catering,transportasi tenaga kerja, transportasi handling container. Selama ini terjadi penguatan bisnis turunan dari perusahaan tambang namun tidak memberikan ruang gerak kepada masyarakat setempat.

Kegagalan ini menyulut anggota DPD RI meminta kepada tiga menteri kabinet SBY untuk mengundurkan diri. ”Saya minta menteri Koperasi, Perikanan dan Pertanian mundur dari jabatannya.” kata Paulus Yohanes Sumino kepada Tambangnews.com di DPD RI Jum’at (4/11).

Menurutnya Menteri Koperasi gagal membangun Koperasi didaerah pertambangan sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan antara investor dengan masyarakat lokal akibatnya masyarakat tidak merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan tersebut. Kegagalan ini juga terjadi pada Menteri Perikanan dimana produk perikanan lokal tidak diberdayakan untuk menjadi penopang konsumsi di perusahaan tersebut,demikian juga dengan konsumsi daging. Praktik sama terjadi pada sektor Pertanian dimana hasil pertanian belum menjadi penopang untuk konsumsi Perusahaan tambang.

“Ketiga menteri ini seharusnya malu atas kinerja mereka yang gagal,untuk itu pertanggung jawaban moral lebih baik mereka legowo mundur dari jabatan mereka.” papar Paulus.

Apa gunanya kita punya Menteri Koperasi kalau tidak bisa berbuat seperti itu, sambungnya sambil mencontohkan membuat koperasi daging,sayur, ikan transportasi.

Padahal menurut Paulus hadirnya pertambangan dapat menghidupkan masyarakat setempat karena lahannya dipakai oleh perusahaan. Ia menggambarkan seperti di Papua,Morowali dan Sumbawa dimana seharusnya masyarakat lokal itu menjadi tenaga kerjannya.”Apa gunanya Menteri Koperasi tidak bisa membangun network,sementara ini tidak ada keberpihakan kepada rakyat.Kita butuh menteri koperasi yang cerdas untuk membangun masyarakat” kritik Paulus.

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan , bahkan dia memberikan contoh New Zealand (Selandia Baru) dengan sistem Koperasi kita mereka berjalan dengan perhitungan skala yang matang.

Pertanyaannya kata Paulus apakah ada sebuah model antara Menteri BUMN, Pertanian, Perikanan dan Koperasi untuk masuk pasar itu, jika tidak berhasil maka lebih mundur pintanya.

Gambaran lain dipaparkannya dalam mengukur kinerja Menteri Koperasi manakala pengiriman hasil tambang berupa gas dari Manokwari, pengiriman minyak, hingga saat ini belum membangun Koperasi. ”saya takut dengan pasar bebas yang dikuasai investor padat modal.” katanya.

Kepemilikan Saham
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tentang permohonan audit tertentu oleh DPR RI kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dimana amanat kepemilikan saham PT.NNT diberikan kepada Pemerintah melalui rekomendasi Komisi XI DPR RI, Paulus sangat menentang keinginan Pemerintah untuk menguasai saham tersebut.

Menurutnya Pemerintah tidak boleh memiliki saham, sikap pemerintah ini dinilanya tidak benar. ”Inilah yang menjadi masalah tentang pertambangan umum di Indonesia” katanya.

Ia menilai kepemilikan saham tersebut harus diberikan kepada BUMN, Pemerintah tinggal menjalankan regulasi dan mengawasi. Praktik seperti ini menurunya sudah terjadi pada Pertamina. Perimbangan saham antara investor dalam dan luar negeri juga harus seimbang pintanya, untuk itu politik pertambangan kita harus dirubah secara total.

“Kedaulatan harus ditangan rakyat, bukan diserahkan kepada investor.” pungkas Paulus kepada Tambangnews.com. (zainuddin)