DPRD KSB Terus Ngotot Soalkan Dana Hibah Newmont

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Raden Soeharto

Rabu, 23 November 2011 21:48

Taliwang KSB, Tambangnews.com. - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Barat melalui Komisi II bidang Perekonomian dan Keuangan terus ngotot menyoalkan dana Corporate Social Responsibilty (CSR) senilai Rp. 144 miliar yang di klaim sebagai dana hibah PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) oleh Pemkab Sumbawa Barat, “Saya tantang eksekutif untuk segera mengungkap status dana senilai Rp.144 miliar yang diklaim sebagai dana hibah dari PT NNT itu, agar alokasi penggunaannya lebih jelas,” kata Fud Syaifuddin ST dari Komisi II DPRD KSB pada Tambangnews.com.

      Pengungkapan status dana ratusan miliar dari pihak ketiga itu harus segera dilakukan, agar tidak terus menimbulkan persefsi pro kontra ditengah masyarakat, terlabih lagi kasusnya saat ini tengah dalam penyelidikan pihak Kepolisian dan Kejaksaan, “Dana Rp.144 miliar yang diklaim sebagai dana hibah dari PTNNT hingga saat ini belum jelas statusnya karena tidak dimasukkan dalam APBD, sehingga perlu untuk segera diungkap penggunaan atau sasarannya,” jelas Fud Syaifuddin Politisi Muda dari Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) KSB.

      Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan segera kordinasikan bersama aparat penegak hukum, agar dana sosial perusahaan senilai Rp.144 miliar untuk pemberdayaan SDM dan pengembangan ekonomi rakyat, yang disalurkan melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR) itu lebih jelas statusnya, dan tidak lagi diklaim sebagai dana hibah untuk pembangunan berbagai infrastruktur, “Dana Rp.144 miliar dari PTNNT itu bukan dana hibah karena tidak masuk dalam APBD kita, namun sejatinya merupakan dana sosial untuk pemberdayaan SDM local melalui program CSR,” ungkap Fud sapaan akrabnya.

      Hal senada disampaikan Ketua DPD Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Sumbawa Barat Suhardy. SPT. LA, seharusnya Legislatif pemegang amanat rakyat lebih tegas untuk segera mengungkap kasus dana ratusan miliar yang diklaim sebagai dana hibah dari PTNNT itu, agar inflementasi tanggung jawab sosial pihak perusahaan untuk kepentingan publik lebih jelas program CSRnya, “Sikap tegas legislatif untuk segera mengungkap kasus dana hibah ini sangat kita butuhkan, agar dana ratusan miliar rupiah dari pihak ketiga, yang seharusnya untuk kepentingan rakyat itu lebih jelas penggunaannya,” kata Suhardy pada Sumbawanews.com.

     Selain itu, pihak eksekutif juga harus independen dalam menjalankan kebijakan birokrasi, agar berbagai polemik serta persefsi kontroversi tentang penggunaan dana sosial (CSR) perusahaan yang seharusnya untuk program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, namun diklaim sebagai dana hibah tersebut dapat segera terungkap “Eksekutif seharusnya segera duduk bersama untuk mengungkap berbagai polemik yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan konflik antar lembaga, terkait status atau penggunaan dana ratusan miliar dari pihak ketiga tersebut,” Tandas Suhardy. (Hong).