Jakarta, Tambangnews.com.- Ratusan warga Kecamatan Lambu dan Sape, Kabupaten Bima, NTB menduduki dan memblokir pelabuhan penyeberangan Sape menuju Labuhan Bajo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) . Aksi blokir memasuki hari ketiga. Aksi menyebabkan aktivitas pelabuhan lumpuh total.

Warga dua kecamatan itu memblokir pelabuhan karena kesal, tuntutan mereka agar Bupati Bima Ferry Zulkarnain mencabut Izin operasional perusahaan tambang di dua kecamatan itu tak digubris. Kemarahan warga yang menamakan diri Front Rakyat Anti Tambang Kecamatan Sape dan Lambu memuncak pada Sejak Senin (19/12/2011) sampai sekarang, dengan memblokade pelabuhan.

Drs. HM. Najib HM. Ali wakil Ketua DPRD Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat (NTB) , kepada Tambangnews.com  di Hotel Grand Sahid Jakarta saat mengikuti Rakernas Partai Hanura, Rabu (21/12/2011) mengatakan, menurut laporan masyarakat saat ini ratusan warga bergerombol di depan pintu masuk pelabuhan. Warga tidak membolehkan kendaraan keluar masuk area pelabuhan.

Warga juga tidak mengizinkan kapal penyeberangan yang baru sandar dari Labuhan Bajo, NTT untuk bongkar muat. Akibatnya kendaraan dan penumpang tertahan di dalam kapal penyeberangan.

Pada malam hari, warga yang menduduki dan memblokade pelabuhan masing-masing melengkapi diri dengan senjata tajam.

Blokade telah menyebabkan antrean kendaraan yang cukup panjang. HM Najib  mengatakan, kendaraan yang hendak menyeberang dari NTB ke NTT kini mengantre hingga ke terminal Sape yang berjarak tiga kilometer dari pelabuhan.

Sebagian besar kendaraan adalah truk ekspedisi pengangkut barang kebutuhan pokok dan barang klontong, yang berasal dari Jawa. Sebagian ada yang sudah tertahan empat hari.

Apa yang menjadi permasalahan ini menjadi membias, lanjut Najib, akibat Pemerintah Bima dalam hal ini Bupati tidak sanggup melakukan amanat rakyat dan tidak mampu bernegoisasi dengan baik dengan rakyat.

Sebagai Kepala Daerah dalam hal ini diharapkan jangan hanya ingin mementingkan kelompok dan keluarga, jika ini yang terjadi sehingga kepercayaan masyarakat akan hilang, sehingga akibatnya masyarakat akan berontak seperti ini.”jelas HM Najib.

Namun saat  Tambangnews.com m menghubungi Hasanuddin  perwakilan Front Rakyat Anti Tambang Kecamatan Sape dan Lambu, melalui Telpon Celuler mengatakan, mereka tetap menuntut izin operasional PT Sumber Mineral Nusantara (PT SMN) yang mengelola tambang emas di dua kecamatan itu dicabut Bupati Bima. Jika tidak, maka blokade akan diteruskan.

Kemarin kata Hasanuddin, tujuh perwakilan warga telah bertemu Bupati Bima yang mendatangi warga dan bertemu di Kantor Camat Sape. Namun Bupati mengaku tak bisa mencabut izin PTSMN, namun hanya bisa menundanya selama setahun.

Namun warga tak terima penjelasan Bupati. Warga tetap menuntut agar perusahaan itu ditutup. Akibatnya blokade berlanjut.

Warga mengkhawatirkan mata air yang menjadi sumber kehidupan warga dua kecamatan tercemar aktivitas penambangan PTSMN. Padahal itu adalah satu-satunya sumber air andalan bagi warga dua kecamatan ujung timur NTB itu.

Namun saat  Tambangnews.com menghubungi Bupati Bima Fery Zulkarnaen telpon Celulernya tidak aktif. (Erwin S)