Kota Bima, Tambangnews.com.- Dalam kunjungan Gubenur NTB KH. Zainul Madji di Kota Bima Kamis (5/1), melakukan tatap muka dengan Walikota dan seluruh jajaran Pemerintahan Kota (Pemkot) Bima, yang dilanjutkan kunjungan di pertambangan marmer di Kelurahan Oi Fo’o dan kunjungan ke Pelabuhan Bima.

Selamat datang Gubernur dan seluruh rombongan, dapat kami laporkan tentang kondisi keamanan Kota Bima, alhamdulillah selama ini aman dan kondusif. Hal ini berkat kerja keras dari aparat keamanan yang didukung oleh seluruh masyarakat Kota Bima, demikian sambutan pengantar Walikota Bima HM. Qurais H. Abidin.
Tentang pelaksanaan perkembangan pembangunan, khususnya jalan Melayu – Kolo yang telah mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB, kini sudah hampir rampung. “Kedepannya, kami meminta bantuan lebih lanjut dalam pembangunan ruas jalan dua arah dari Ama Hami hingga kawasan Niu”, pintah Qurais.

Sementara untuk pembangunan terminal Antar Kota dan Antar Propinsi (AKAP), saat ini harga tanahnya yang semakin tinggi. Sehingga pemkot mempertimbangkan akan merencanakan di atas lahan reklamasi, yaitu dengan menimbun laut. “Ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang dan sangta diharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi NTB dalam penyelesaiannya,” jelasnya.

Tahun 2012, Kota Bima masuk dalam program Master Plan Percepatan Pembangunan Indonesia (MP3I), khususnya untuk sektor ekonomi. Namun sayangnya, tidak dimasukkan dalam koridor pengelolaan sumber daya alam, misalnya pertambangan. Hal ini disayangkan karena Kota Bima merupakan kota yang memiliki potensi SDA yang cukup besar, mulai dari pertanian, perikanan, dan terutama pertambangan. “Saya selaku Kepala Daerah telah menghadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Hatta Rajasa, dan meminta agar dalam MP3I, Kota Bima dimasukkan dalam koridor pertambangan,” katanya.

Potensi tambang Kota Bima yang paling besar adalah 3 produk, yaitu galena, gamping, dan marmer. Untuk penambangan galena, kami sudah mencabut izin perusahaan penambangnya, karena perusahaan tersebut selama waktu operasionalnya tidak memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan. “Demi menghindari hal-hal yang nantinya dapat merugikan masyarakat, maka pemerintah memutuskan mencabut izin tambang tersebut,” ungkapnya.

Untuk tambang marmer, proses perintisannya sudah berjalan selama 3,5 tahun. Selama waktu tersebut pihaknya sudah melakukan eksplorasi dan sosialisasi ke semua kalangan masyarakat, termasuk media dan akademisi. Prosedur pendirian tambang sudah dipenuhi, mengenai relokasi warga, sejauh ini sudah 98 porsen terwujud. “Masih ada 3 rumah kepala keluarga (KK) yang belum bersedia pindah, karena meminta harga ganti rugi yang lebih tinggi. Tuntutan ini tidak bisa dipenuhi karena ditakutkan akan menimbulkan kecemburuan dari warga yang telah bersedia direlokasi dengan besaran ganti rugi yang ditetapkan oleh Pemkot Bima,” sebutnya.

Terhadap 3 KK ini pemkot akan terus melakukan pendekatan persuasif dengan memanfaatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tanggal 15 Desemebr 2011, telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor dan fasilitas pengolahan tambang marmer tersebut di Kaledo Kelurahan Oi Fo’o dan peletakan batu pertama tersebut dilakukan Hj. St. Maryam (budayawan Bima).

Menjawab sambutan Walikota Bima, Gubenurpun memberikan arahan. Lima bulan yang lalu, tepatnya tanggal 9 Agustus 2011, dirinya juga telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Bima dan dalam kesempatan tersebut sudah mendapat beberapa masukan dan permintaan terkait pembangunan daerah.

Dalam kunjungan kali ini, yang bertepatan dengan awal tahun 2012, Niat dan maksudnya berkunjung adalah untuk bersilaturahim dan memperkuat komitmen. Ada 3 komitmen yang harus selalu menjadi pijakan dalam membangun daerah, yaitu komitmen kebangsaan, bahwa kita merupakan bagian tak terpisahkan dari NKRI, komitmen ke-NTB-an, dan komitmen ke-Bima-an, yaitu kesatuan semua masyarakat Dana Mbojo untuk membangun daerah.

Potensi utama Kota Bima adalah manusianya, modal utama pembangunan daerah adalah kualitas manusia itu sendiri. Kemajuan suatu daerah harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas manusia, termasuk dalam hal penghayatan nilai-nilai religius.

Dalam kesempatan itu, Bajang mengajak semua pihak untuk merefleksi perjalanan sepanjang tahun 2011. Dimana secara umum Provinsi NTB mengalami perbaikan dalam berbagai bidang, dan pemerataan pembangunan pada daerah Kota/Kabupaten.

Perbaikan tersebut di antaranya mencakup, Pembangunan infrastruktur, Pertumbuhan ekonomi NTB masih di atas rata-rata nasional, situasi cukup aman terkendali.
Sebagai  catatan, selama tahun 2011, tercatat ada 97 kejadian konflik (horisontal dan vertikal) di seluruh Provinsi NTB. Dalam hal keamanan, Kota Bima bersama Kabupaten Bima menduduki ranking 4 (masing-masing tercatat 9 kejadian konflik). Urutan pertama, kedua, dan ketiga, berturut-turut adalah Lombok Utara (2 kejadian), Kabupaten Sumbawa (5 kejadian), dan Kabupaten Dompu dan Kota Mataram (masing-masing 7 kejadian).

Untuk dipahami, perankingan ini berdasarkan lokus (tempat kejadian), bukan akar permasalahan, sehingga demo yang dilaksanakan di wilayah kota namun berdasarkan permasalahan di kabupaten, dikategorikan dalam lokus kota tempat demo.

Walaupun situasi secara umum kondusif sepanjang tahun, tetap ada beberapa hal yang harus kita benahi. Memasuki Tahun Anggaran 2012. “Saya sebagai Kepala Daerah Provinsi NTB, wajib meneruskan arahan dari Presiden, kepada seluruh Kepala Daerah Kota/Kabupaten di NTB,” katanya.

Terkait pengelolaan anggaran, ada 2 hal yang dituntut dari Kepala Daerah, yaitu, betul-betul cermat dalam menyusun dan mengelola APBD. Melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap pekerjaan-pekerjaan yang tengah dilaksanakan.

Pengawasan yang kurang tepat akan mengakibatkan, pembangunan terlambat, penumpukan pekerjaan pada akhir tahun, atau malah ada pekerjaan yang tidak tertangani sama sekali hingga akhir tahun.

Kota Bima masih didominasi oleh dana perimbangan (DAU, DAK, dana bagi hasil), karena PAD masih jauh dibawah 50 porsen dari keseluruhan APBD.

 Maka Kota Bima memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Berbagai kegiatan pembangunan di Kota Bima pembiayaannya masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Misalnya untuk pembangunan pelabuhan, pada tahun 2011 dari pusat mendapat alokasi 24 milyar, dan tahun 2012 mendapat alokasi 46 milyar. “Saya mengajak seluruh masyarakat dan para pemuda, agar bersama-sama mengawasi pembangunan pelabuhan ini,” ajak bajang.

Mengenai tantangan kedepan, Kota Bima, seperti halnya daerah-daerah lain di NTB, memiliki potensi konflik. Berkaca dari beberapa kejadian di daerah lain, ada 3 aspek ketahanan masyarakat yang dapat berpotensi menjadi pemicu konflik, yaitu faham keagamaan. Ada ciri khusus faham keagamaan yang akan menimbulkan konflik, yaitu yang menganggap diri sendiri benar dan orang lain salah.

Jika ada komunitas yang bercirikan faham seperti ini, saya himbau kepada Walikota dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, agar mendatangi langsung ke tempat tinggal mereka. Ajaklah berdialog, lakukan pendekatan persuasif, jangan konfrontatif.

Menurut arahan Presiden, pada tataran daerah, harus menerapkan sistem 1 komando, yaitu Kepala Daerah. Jika ada situasi genting atau dibutuhkan, Kepala Daerah punya wewenang untuk memberi perintah kepada aparat keamanan dan instansi vertikal.

Akses terhadap sumber daya ekonomi, khususnya pengelolaan SDA, dirinya pernah mengeluarkan edaran tentang kewenangan pemberian izin tambang. Yang berwenang memberi izin adalah Kepala Daerah. “Gubernur hanyalah berkapasitas menerbitkan rekomendasi. Pemberian izin juga baru dapat dilakukan setelah ada sosialisasi intensif atas seluruh hal terkait pemanfaatan SDA tersebut. Walikota/Bupati tidak boleh menerbitkan izin tambang jika belum ada penerimaan dari masyarakat,” sebutnya.  

Lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pemerintah Daerah juga harus memastikan bahwa kebijakannya tidak diskriminatif agar tidak memicu konflik. (Khairul)

Comments

Add New Search

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.