| Buntut Kerusuhan Bima,Hari ini Pemprop NTB Dipanggil Ketua DPD RI |
 |
 |
 |
| Oleh Zainuddin |
| Selasa, 10 Januari 2012 10:56 |
 Jakarta, Tambangnews.com.- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak ingin masalah kerusuhan di Bima berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Ketua DPD RI Irman Gusman berjanji akan memfasilitasi hubungan daerah dengan wakilnya di DPD RI,walaupun DPD kerap dicap sebagai provokator."Nggak apa-apa DPD dianggap provokator,tapi pro rakyat,"kata Irman Gusman belum lama ini.Kemarin (9/1) Ketua DPD RI,Irman Gusman memanggil Kementeri ESDM, Menteri Kehutanan untuk dimintai tanggapannya atas beberapa kasus yang mencuat belakangan ini yang berkaitan erat dengan kehutanan. Hari selasa (10/1) ini giliran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemda Kab.Bima dijadwalkan akan menghadap Ketua DPD RI di Gedung Nusantara III DPR RI. Pertemuan yang rencananya dijadwalkan berlangsung dari jam satu siang tersebut akan membahas mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam menjembatani aspirasi masyarakat Kab.Bima menyangkut aksi massa di pelabuhan Sape,Bima tahun lalu,demikian pemberitahuan DPD RI yang disiarkan hari ini di ruang Press Room DPR RI. Sesuai dengan agenda pertemuan yang berlangsung (9/1),DPD RI akan segera memanggil Pemerintah Daerah Provinsi Nusa tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima. Anggota DPD RI dapil NTB kerlahiran Sape Bima,Farouk Muhammad ketika dimintai tanggapannya menyangkut pemanggilan Pemda Prov.NTB dan Pemkab.Bima mengatakan bahwa Pemda Prov.NTB dan Pemda Bima akan dipanggil menghadap ke Ketua DPD RI."Kita sudah bekerja,hasilnya perlu kita beritahu Pemda,"ungkap Farouk kepada Tambangnews.com (9/1). Pemanggilan ini menurutnya tanpa mengikutsertakan dari lembaga legislatif yaitu DPRD. Informasi yang dihimpun Tambangnews.com dari sumber yang tidak ingin namanya dipublikasikan menuturkan bahwa pertemuan hari ini akan membahas beberapa agenda diantaranya kesiapan Pemda kab.Bima dan Pemprov.NTB dalam penghentian operasional PT.MNS dengan skema penutupan sementara kegiatan PT.MNS selama satu tahun atau penutupan izi operasional PT.MNS. Disamping itu menurut sumber Tambangnews.com,akan muncul opsi lain diantaranya jika PT.MNS akan membawa persoalan penghentian sementara atau permanen kegiatan PT.MNS ke ranah hukum dimana Pemda Prov.NTB dan Pemda Kab.Bima siap dengan konsekuensi hukum,serta ganti rugi kepada PT.MNS. "Opsi ini ditempuh jika masyarakat masih dalam posisi menolak kehadiran PT.MNS," kata sumber Tambangnews.com.(Zainuddin) 
|
