“Sekarang sedang persiapan,” jelas Tami kepada Tambangnews.com com kamis (19/1).

 

Dikatakannya, dalam kongres rakyat nantinya, masyarakat akan bersuara tentang pertambangan, bagaimana pertambangan tersebut dan apa yang diinginkan masyarakat dalam menghadapi keberadaan tambang.

 

Masyarakat dan pemerintah akan duduk bersama di kongres tersebut dan akan melahirkan suatu nota kesepakatan bersama antara rakyat dengan pemerintahnya.

Setelah ada nota kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintahnya, nanti kabupaten sumbawa akan melahirkan nota kesepakatan baru dengan pemegang Ijin usaha pertambangan (IUP).

 

”Nota itu nantinya berdasarkan suara rakyat melalui pemerintahnya,” tukas Tami

 

Sejauh ini kata H. Mustami, keberadaan tambang dimanapun selalu berpotensi konflik dan selalu bergejolak. Untuk itulah kongres rakyat itu dilaksanakan agar konflik dan gejolak tidak terjadi di Sumbawa.

 

Konflik yang muncul pun beragam mulai konflik antara masyarakat dengan masyarakat sendiri, antara masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan perusahaan.

 

”Konflik tidak ada, tambang aman, masyarakat segan dengan tambang,” demikian harap Tami.(SN09)

Comments

Add New Search