Proses Divestasi Newmont Harus Transparan

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Kamis, 09 Juli 2009 16:18

Taliwang, Tambangnews.com.- Harapan agar proses penentuan mitra dan keterbukaan mekanisme kerjasama terus digaungkan oleh Yayasan Serikat Tani Pembangunan (YSTP). Iwan Irawan, Direktur YSTP mendesak agar Gubernur dan Bupati secara arif terbuka kepada masyarakat terkait sistem kerjasama yang terjalin. Sebagaimana kita ketahui, Justru DPRD KSB sendiri masih meminta perubahan komposisi, artinya masih sangat tertutup. ungkapnya kepada Redaksi Kamis (9/7) sore.

Disebutkan Iwan, diperlukan kehatian-hatian dan kearifan dari Gubernur dan Bupati didalam mengambil keputusan, jangan sampai rekomenasi yang dibuat menjadi mubazir seperti yang terjadi sebelumnya. Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) sendiri melalui Kordinator KPK-N Marwan Batubara di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, pada Selasa 7 Juli 2009 telah meminta agar Pemda NTB menghentikan proses beauty contest pemilihan mitra Perusahaan Daerah Maju Bersaing untuk proses divestasi saham Newmont tahun 2006 dan 2007. ucapnya

Kekhawatiran itu wajar mengingat selama ini proses kerjasama sangat tertutup, yang dimunculkan baru nama-nama calon mitra saja. Sebagai masyarakat kita berharap bahwa penyampaian Bapak Marwan yang khawatir Pemda NTB akan mengulang kesalahan Pemda Bojonegoro, tidak terjadi. Untuk diketahui pada tahun 2006, Pemda/Bupati dan DPRD sepakat menunjuk langsung PT Surya Energi Raya sebagai partner yang mengelola participating interest di Blok Cepu. Namun ternyata dalam perjanjian tersebut bagi hasil kerjasama untuk pemda hanya 25 persen dan sisanya PT Surya Energi Raya.

Dijelaskan Iwan, dalam paparan PT Batavia Plc beberapa waktu lalu di Gedung DPRD KSB, Batavia menawarkan 20 % saham golden share kepada tiga konsosrsium tiga Pemerintah Daerah, kondisi ini tentu sangat mirip dengan yang terjadi di Bojonegoro.

"Untuk itu kita harapkan Gubernur dapat membuka proses mekanisme kerjasama sebelum diambil keputusan. Hal ini sejalan dengan semangat transparansi yang dijunjung oleh Gubernur dan Bupati KSB selama masa kampanye beberapa waktu lalu. Iwan juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memantau proses ini, mengingat proses ini sangat rentan dengan gratifikasi." Pungkasnya. (sn01)