KPK-D Desak Skema Konsorsium Divestasi Newmont Diubah

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Kamis, 09 Juli 2009 22:05

Taliwang, Tambangnews.com.- Komite Penyelamat Kekayaan Daerah (KPK-D) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak Pemerintah KSB untuk mengubah skema divestasi saham yang telah disepakati pada pembentukan konsorsium bernama PT. Daerah Maju Bersaing (PTDMB).

"Saat ini konsorsium menggunakan skema 4-4-2, dan dipastikan akan merugikan KSB sebagai daerah penghasil." jelas ketua KPK-D KSB Syahril Amin kepada redaksi Kamis (9/7) malam.

Sebelumnya Konsorsium tiga Pemerintah Daerah di NTB yakni Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kabupaten Sumbawa telah menyepakati untuk membagi 10% saham yang didivestasikan oleh PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) dibagi menjadi 4% untuk jatah Pemprov NTB, 4% untuk KSB dan 2% untuk Kabupaten Sumbawa Barat.

"Kami mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini meninjau kembali skema tersebut, agar ada kontribusi yang jelas dan besar dalam proses negoisasi tersebut bagi KSB." jelas syahril.

Diungkapkannya skema sebelumnya harusnya menjadi 6-2-2 dalam arti KSB mendapat 6%, Pemprov NTB dan Kab. Sumbawa masing-masing mendapat 2%.

"Skema tersebut akan lebih menguntungkan KSB karena sebagai daerah penghasil." ujar Syahril.

Ditekankan kelemahan negoisasi selama ini sebabkan oleh sikap Bupati KSB yang hanya jalan sendiri tanpa melibatkan pihak manapun termasuk persetujuan DPRD KSB.

KPK-D KSB juga mendukung upaya yang dilakukan oleh ketua KPK-N Marwan Batubara yang meminta proses negoisasi ditinjau sampai dengan adanya perubahan skema, karena jika akan diteruskan maka yang muncul nantinya adalah kerugian masyarakat didaerah KSB.

"Apa yang menjadi keinginan kita untuk menjadikan daerah ini sejahtera adanya lewat kebijakan-kebojakan politis, haruslah tetap berpedoman kepada UU No.32 Tentang Pemerintah Daerah yang secara eksplisit didalamnya menjelasakan semua kebijakan Bupati sebagai pimpinan eksekutif yang ada didaerah, harus dan wajib hukumnya mendapat persetujuan legislatif, dan ini yang tidak dilakukan oleh Bupati KSB." pungkas anggota terpilih DPRD KSB dari PPD ini.(tn01)