| Saham Bakrie di PT Multicapital Masih Misterius |
 |
 |
 |
| Oleh Administrator |
| Kamis, 16 Juli 2009 10:49 |
 Taliwang, Tambangnews.com.- Keputusan Konsorsium tiga pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yakni Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang akhirnya memutuskan untuk menggandeng PT Multicapital, guna membeli 10 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 391 juta dolar AS atau setara dengan Rp4 triliun lebih terus mendapat sorotan dari LSM."Informasi sementara yang diterima kami, besar saham Bakrie di Multi Kapital diduga hanya 5 % sisanya belum diketahui siapa pemiliknya. Untuk itu Gubernur dan Bupati harus meminta PT.Multi Capital membuka siapa saja pihak-pihak yang berada dalam perusahaan tersebut. Hal ini penting dilakukan, sebab Info yang berkembang saat ini, proses akuisisi saham Newmont ini tidak menutup kemungkinan membuka ruang terjadinya pencucian uang, walaupun hal ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut." jelas Direktur Yayasan Serikat Tani Pembangunan (YSTP), Iwan Irawan kepada redaksi Kamis (16/7), Ditambahkannya semangat nasionalisasi dengan memenangkan perusahaan Indonesia perlu diapresiasi, namun tidak serta merta menghilangkan kewajiban Gubernur atau Bupati untuk membuka ke Publik mengapa memilih PT. Multi Capital, mengingat perusahaan bersangkutan disebut-sebut terkait dengan Bakrie yang notabene sampai dengan saat ini belum menuntaskan tanggungjawabnya terhadap masyarakat korban Lumpur Lapindo. Iwan juga menyayangkan sikap Gubernur dan Bupati yang cenderung tertutup, hal ini dibuktikan dengan statmen pimpinan DPRD KSB di beberapa media yang menyebutkan DPRD Provinsi dan Kabupaten tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan, padahal kita ketahui lembaga tersebut merupakan refresentatif dari rakyat. "Sampai dengan saat ini mekanisme kerjasama antara Pemda-DMB-Multi-Bakrie dan Perbankan tidak pernah dibuka ke publik, ada apa ini ? apalagi Banyaknya tingkatan kerjasama tentunya akan mengurangi besaran keuntungan yang diperoleh Daerah." ucapnya. Jika pola-pola seperti ini dipertahankan, sama saja dengan Gubernur telah mencederai atau menghianati semangat transparansi dan akuntabilitas publik yang selama ini digaungkan-gaungkan. Iwan juga mempertanyakan keputusan eksekutif, apakah juga telah memperhitungkan jika Perusahaan tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, mengingat pada kasus Lapindo saja, Presiden sempat menginap beberapa hari, tapi hingga saat ini semua perintah Presiden tetap tidak dilaksanakan, bahkan ulit tersentuh hukum. (tn01) 
|
agkzimzl http://paydayloanslts.com/ p...
juga penambangan batu galena secara i...
banyak sekali penambangan batu galena...
punvbrjs http://paydayloanslts.com/ p...
glhjbr http://paydayloanslts.ca/ payd...